MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
“Supaya mereka paham bahwa pemerintah sudah memberikan berbagai afirmasi dalam rangka memberikan kewenangan atau pemberlakuan kepada Orang Asli Papua. Karena kita memang ingin supaya apa yang dilakukan pemerintah itu memberikan kepercayaan sesuai dengan keinginan dan aspirasi Orang Asli Papua,” tambahnya.
Wapres pun menegaskan, dalam RIPPP yang saat ini sudah memasuki tahap akhir harmonisasi, di dalamnya tercantum gabungan program yang telah dirancang oleh gabungan unsur, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten, serta aspirasi OAP yang terwakili melalui MRPB dan Majelis Rakyat Papua (MRP). Ia pun mengilustrasikan, hal tersebut dilakukan agar seluruh program dapat tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Itulah sebabnya kami selaku (pemerintah pusat) memberikan kesempatan untuk memperoleh informasi atau aspirasi dari masyarakat selain dari pemerintah daerah, provinsi, maupun dari kabupaten. Saya kira itu. Termasuk hari ini menjadi bahan yang akan melengkapi penyusunan kami untuk supaya lebih aspiratif dari RIPPP yang kita rencanakan,” tegasnya.
Menutup audiensi, Wapres kembali mengimbau kepada MRPB agar terus menyosialisasikan kebijakan-kebijakan afirmatif yang telah dirancang untuk menyejahterakan masyarakat Papua dan Papua Barat.
“Secara kekeluargaan bersama-bersama kita bangun. Semuanya untuk kepentingan masyarakat Papua, di Papua,” pungkas Wapres.
Sebelumnya Ketua Umum MRPB Maxsi Nelson Ahoren menyampaikan aspirasi dan masukan yang telah dirangkum oleh MRPB kepada Wapres terkait upaya percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Adapun aspirasi yang disampaikan meliputi bidang Sumber Daya Manusia, (SDM), anggaran, politik, dan keamanan.
“Kesempatan ini sangat baik bagi kami bagi Majelis Rakyat Papua Barat untuk dapat menyampaikan pokok-pokok pikiran kami dan juga ada beberapa hal yang menjadi aspirasi kami yang nanti akan kami sampaikan,” ujar Maxsi.
(Khafid Mardiyansyah)