Perang Rusia-Ukraina, Pemimpin Dunia Peringatkan Risiko Krisis Pangan Global yang Belum Pernah Terjadi

JERMAN - Para pemimpin G7 telah menyerukan sesi luar biasa Dewan Organisasi Pangan dan Pertanian dalam upaya untuk mencegah konflik Ukraina berubah menjadi krisis pangan global. Presiden Prancis Emmanuel Macron mempresentasikan inisiatifnya untuk ketahanan pangan.

Menurut sebuah komunike yang diadopsi pada Kamis (24/3) di puncak ekonomi terbesar dunia, serangan Rusia di negara tetangganya menempatkan ketahanan pangan global di bawah tekanan yang meningkat.

Oleh karena itu, para pemimpin G7 setuju untuk menggunakan semua instrumen dan mekanisme pendanaan dan melibatkan lembaga internasional yang relevan untuk mengatasi ketahanan pangan, termasuk dukungan untuk upaya produksi Ukraina yang berkelanjutan.

Baca juga:  Presiden Prancis Khawatir Perang Rusia-Ukraina Picu Krisis Pangan

“Kami menyerukan sidang luar biasa Dewan Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) untuk membahas konsekuensi keamanan pangan dunia dan pertanian yang timbul dari agresi Rusia terhadap Ukraina,” bunyi komunike tersebut.

Baca juga: Sekjen NATO Perpanjang Masa Jabatan 1 Tahun di Tengah Krisis Keamanan Terbesar Perang Rusia-Ukraina 

Negara-negara tersebut sepakat untuk menghindari larangan ekspor dan “tindakan pembatasan perdagangan” lainnya dan untuk mempertahankan pasar yang terbuka dan transparan, sesuai dengan aturan Organisasi Perdagangan Dunia.

Presiden Prancis Emmanuel Macron telah menggunakan KTT di Brussel untuk mempresentasikan inisiatifnya sendiri untuk ketahanan pangan.

“Dunia sedang menghadapi krisis pangan yang belum pernah terjadi sebelumnya”, kata Macron, seraya menambahkan bahwa itu adalah konsekuensi langsung dari pilihan dan perang Rusia. Menurut presiden, situasinya sudah sulit dan mungkin semakin memburuk “dalam 12-18 bulan.”

Berbicara pada konferensi pers, pemimpin Prancis, yang secara teratur berbicara dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, mendesak Moskow untuk “bertanggung jawab” dan membiarkan Ukraina terus menabur.

Jika tidak, ia menekankan, “kelaparan” akan “pasti tak terhindarkan” di banyak negara, yang sangat bergantung pada pasokan pertanian dari Rusia dan Ukraina.

Di antara negara-negara yang paling berisiko, Macron menyebut Mesir, serta beberapa negara lain di Afrika dan Timur Tengah.

“Inisiatif untuk ketahanan pangan” Macron melibatkan rencana darurat untuk pelepasan stok jika terjadi krisis, komitmen multilateral untuk tidak memberlakukan pembatasan ekspor bahan baku pertanian, peningkatan sementara ambang batas produksi, mendukung produksi pangan berkelanjutan di negara-negara yang paling rentan, dan menciptakan mekanisme yang memungkinkan mereka menyediakan produk pertanian “dalam jumlah yang cukup dan dengan harga yang wajar”, jika kebutuhan tersebut muncul.

Ketahanan pangan juga dibahas pada Kamis (24/3) oleh para pemimpin lainnya, termasuk Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden.

Macron telah memperingatkan tentang krisis pangan global untuk beberapa waktu dan baru-baru ini mengumumkan beberapa tindakan domestik yang siap untuk mengurangi konsekuensi dari aksi militer di Ukraina.

Menekankan bahwa Ukraina dan Rusia adalah lumbung sejati untuk pasokan pangan internasional, Macron, yang menghadapi pemilihan pada 10 April, mengatakan bahwa ia berencana untuk memperkenalkan kupon makanan untuk membantu “rumah tangga paling sederhana dan kelas menengah untuk menghadapi tambahan ini. biaya.” Namun, rincian program dukungan makanan belum diungkapkan.

Rusia dan Ukraina adalah salah satu pemasok tanaman terbesar di dunia. Menurut Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD), kedua negara mewakili 53% perdagangan global minyak bunga matahari dan biji-bijian dan 27% gandum.

UNCTAD sebelumnya mengatakan bahwa semua negara pasti akan terkena dampak krisis akibat konflik. Organisasi itu memperingatkan kenaikan harga pangan dan bahan bakar “akan mempengaruhi yang paling rentan di negara berkembang, memberi tekanan pada rumah tangga termiskin yang menghabiskan bagian tertinggi dari pendapatan mereka untuk makanan, yang mengakibatkan kesulitan dan kelaparan.

Moskow diketahui mengirim pasukan ke Ukraina pada akhir Februari lalu, menyusul kebuntuan tujuh tahun atas kegagalan Kiev untuk menerapkan ketentuan perjanjian Minsk dan mengakhiri konflik dengan wilayah Donetsk dan Lugansk yang memisahkan diri. Rusia akhirnya mengakui keduanya sebagai negara merdeka, di mana mereka meminta bantuan militer.

Rusia menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer NATO yang dipimpin AS. Kiev menegaskan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan dan membantah klaim bahwa pihaknya berencana untuk merebut kembali dua republik Donbass dengan paksa.

(Susi Susanti)