Tolak Barat dalam Pembicaraan Damai dengan Ukraina, Rusia: Mereka Tidak Bisa Dipercaya

MOSKOW - Rusia menolak mediasi Barat dalam pembicaraan untuk menemukan solusi dari konflik dengan Ukraina, demikian disampaikan Menteri Luar Negeri Sergey Lavrov. Moskow dan Kiev telah sepakat untuk melanjutkan pembicaraan di Istanbul, Turki pada Selasa (29/3/2022).

“Kami siap memberikan kesempatan pada diplomasi. Itu sebabnya kami menyetujui pembicaraan, yang dilanjutkan di Istanbul,” kata Lavrov dalam konferensi video dengan media Serbia pada Senin (28/3/2022).

BACA JUGA: Sejumlah Mantan Pejabat Ukraina Tewas secara Misterius

Pemerintah Turki, yang memiliki hubungan baik dengan Rusia dan Ukraina, telah berupaya keras untuk membuat kedua pihak kembali ke meja perundingan, jelas Lavrov. Namun, dia mengatakan bahwa tidak perlu memasukkan Uni Eropa (UE) atau Amerika Serikat (AS), yang mendukung Kiev dalam konflik dengan Rusia, dalam proses perdamaian.

“Ada banyak contoh saat pencapaian diplomasi dihancurkan oleh rekan-rekan Barat. Mereka tidak bisa dipercaya lagi," kata Lavrov sebagaimana dilansir RT.

“Saya tidak ingin melihat diplomasi antar-jemput dari mitra Barat kami, karena mereka telah melakukan ‘pengangkutan’ – pada Februari 2014 di Ukraina dan pada Februari 2015 di Minsk,” tambahnya.

Lavrov mengingatkan bahwa pada Februari 2014, UE menjadi penjamin perjanjian antara presiden Ukraina saat itu Viktor Yanukovych dan pengunjuk rasa Maidan di Kiev.

BACA JUGA: Diakui Rusia Merdeka dari Ukraina, Ini Sejarah Republik Donbass

“Itu adalah puncak diplomasi. Tapi, keesokan paginya, oposisi meludahi diplomasi itu, dan UE harus menelannya,” ujarnya.

Yanukovich akhirnya digulingkan setelah bentrokan berdarah dan melarikan diri dari negara itu. Setelah penggulingan Yanukovych, otoritas Ukraina yang baru segera mengirim militer mereka ke wilayah timur Donetsk dan Lugansk, di mana sebagian besar penduduk menolak mengakui kudeta di ibu kota.

Pada September di tahun yang sama, kesepakatan Minsk I antara republik yang memisahkan diri dan Kiev dicapai di ibu kota Belarusia, setelah dinegosiasikan oleh Ukraina, Rusia, Jerman, dan Prancis dalam apa yang disebut Format Normandia. Kesepakatan itu meminta kedua belah pihak untuk menghentikan pertempuran, mengatur pertukaran tahanan, mengizinkan pengiriman bantuan kemanusiaan, dan menarik persenjataan berat.

“Diplomasi kemudian mencapai ketinggian baru pada Februari 2015, ketika perjanjian yang ditandatangani di Minsk mengakhiri perang di Ukraina timur dan membuka jalan untuk memulihkan integritas teritorial Ukraina dengan memberikan status khusus kepada Donbass,” lanjutnya.

Perjanjian kedua, Minsk II, memperkenalkan gencatan senjata lain dan membuka jalan bagi reformasi administrasi dan politik di Ukraina serta otonomi dan pemilihan lokal di republik Donbass. Namun, negara Barat pendukung Kiev kemudian tidak dapat membujuk pemerintah Ukraina untuk memenuhi janjinya.

“Uni Eropa telah membuktikan ketidakmampuannya sebagai organisasi yang mampu memenuhi kesepakatan yang dicapai,” kata Lavrov.

Rusia mengirim pasukannya ke Ukraina lebih dari sebulan yang lalu, menyusul kebuntuan tujuh tahun atas kegagalan Kiev untuk menerapkan persyaratan yang disepakati di Minsk, dan akhirnya pengakuan Rusia atas republik Donbass di Donetsk dan Luhansk.

Moskow sekarang menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer NATO yang dipimpin AS. Kiev bersikeras bahwa serangan Rusia benar-benar tidak beralasan dan telah membantah klaim bahwa pihaknya telah merencanakan untuk merebut kembali kedua republik dengan paksa.

(Rahman Asmardika)