10 Negara yang Merekrut Tentara Anak-Anak di Bawah Umur

JAKARTA – Penggunaan anak-anak sebagai tentara di medan pertempuran merupakan hal yang telah lama berusaha dihentikan oleh negara-negara di dunia. Lebih dari 300.000 anak diyakini menjadi tentara dalam konflik bersenjata di seluruh dunia, membuat mereka kehilangan masa kanak-kanak dan pendidikan yang normal.

Pada 2007, pemimpin negara-negara dunia sepakat untuk bekerja sama dan mengambil langkah-langkah untuk tujuan ini. Namun, meski ada kemajuan yang, masih ada anak-anak yang direkrut sebagai tentara di konflik bersenjata di sejumlah negara di dunia, bahkan ada negara yang memasukkan anak-anak sebagai anggota angkatan bersenjatanya.

BACA JUGA: PBB: 8.500 Anak-Anak Dijadikan Tentara Selama 2020, 2.700 Tewas

Data PBB menyebutkan bahwa pada 2020, sebanyak 8.500 anak telah dijadikan sebagai tentara di seluruh dunia, dan 2.500 di antaranya tewas dalam konflik.

Berikut 10 negara dimana tentara anak masih direkrut dan digunakan dalam konflik, dirangkum dari berbagai sumber.

1. Myanmar

Militer Myanmar, Tatmadaw, memiliki sejarah panjang menggunakan tentara anak dalam peperangan. Tingkat perekrutan anak tertinggi terjadi dari 1990 hingga 2005. Namun, pada 2012, negara tersebut menandatangani Rencana Aksi dengan PBB untuk mengakhiri penggunaan tentara anak dan sejak itu, 849 anak-anak dan dewasa muda telah dibebastugaskan.

Meskipun Myanmar memiliki jalan panjang untuk memberantas sepenuhnya tentara anak di negara itu, pemerintah sedang bekerja untuk menyelaraskan kelompok suku dan Tatmadaw dengan Rencana Aksi PBB terkait penggunaan tentara anak.

BACA JUGA: Myanmar Bebaskan 109 Tentara Anak-Anak

2. Republik Demokratik Kongo

Republik Demokratik Kongo (RD Kongo) juga menandatangani Rencana Aksi dengan PBB pada 2012 dan pemerintah sejak itu berhenti merekrut tentara anak-anak ke dalam militernya. Sebelum 2012, anak-anak berusia 8 hingga 16 tahun membentuk sekira 60 persen dari militer RD Kongo.

Sekarang, masalah utama perekrutan anak di RDK adalah anak perempuan yang digunakan sebagai “istri” dan “pendamping” tentara. Setidaknya sepertiga dari semua tentara anak di RD Kongo adalah anak perempuan, meskipun hanya 7 persen yang dibebaskan sejak penandatanganan Rencana Aksi.