Zelensky: Ukraina Kehilangan Rp7,8 Kuadriliun Akibat Serangan Rusia

KIEV - Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan kepada Bank Dunia dan IMF pada Kamis (21/4/2022) bahwa negaranya telah menderita kerusakan senilai lebih dari setengah triliun dolar dan membutuhkan bantuan miliaran dolar setiap bulan hanya untuk tetap bertahan. Otoritas Kiev memperkirakan PDB Ukraina telah turun antara 30-50% akibat serangan militer Rusia.

“Menurut perkiraan yang sangat awal, Ukraina telah kehilangan USD550 miliar (sekira Rp7,8 kuadriliun) sebagai akibat dari kehancuran,” kata Zelensky dalam konferensi meja bundar dengan lembaga keuangan Barat. Dia menambahkan bahwa Ukraina membutuhkan setidaknya USD7 miliar (Rp100 triliun) per bulan untuk membangun kembali ekonominya.

Ini adalah angka yang sama yang Zelensky sebutkan kepada Presiden Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen minggu lalu, meskipun pada saat itu dia mengklaim itu hanya untuk memungkinkan pemerintahnya membayar gaji dan pensiun.

“Dengan dukungan Anda, kami akan segera membangun kembali bangsa kami, yang berarti peluang bisnis baru dari berbagai negara,” katanya kepada meja bundar pada Kamis, sebagaimana dilansir RT.

Perdana Menteri Ukraina Denis Shmygal menambahkan bahwa PDB Ukraina dapat mengalami penurunan 30-50% akibat konflik. Dia juga mengutip analisis awal "kerugian langsung dan tidak langsung" yang disebabkan oleh konflik ini menempatkan kerugian di angka USD560 miliar, dan rekonstruksi diperkirakan akan menelan biaya USD600 miliar atau lebih.

Sebelumnya pada Kamis, Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menjanjikan USD500 juta lagi dalam bentuk bantuan keuangan langsung untuk Kiev, menjadikan total bantuan yang dikucurkan menjadi USD1 miliar sejak Februari. Bantuan itu di samping USD800 juta lagi dalam bentuk senjata, amunisi, dan peralatan.

Bantuan militer AS ke Ukraina telah melebihi USD3 miliar sejak dimulainya konflik pada 24 Februari.

Rusia menyerang negara tetangga pada Februari, menyusul kegagalan Ukraina untuk menerapkan ketentuan perjanjian Minsk, yang pertama kali ditandatangani pada 2014, yang mendorong Moskow mengakui republik Donbass di Donetsk dan Luhansk.

Sejak itu Kremlin menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer NATO yang dipimpin AS. Kiev menegaskan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan dan membantah klaim bahwa pihaknya berencana untuk merebut kembali kedua republik dengan paksa.

(Rahman Asmardika)