Mendagri Tito Sebut Pemilihan 5 Pj Gubernur Berlangsung Demokratis

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah resmi melantik 5 Pj gubernur untuk provinsi Banten, Gorontalo dan Bangka Belitung. Kemudian Pj gubernur untuk Sulawesi Barat dan Papua Barat. Tito mengatakan pemilihan Pj gubernur dilakukan secara demokratis.

Ia menjelaskan tahapan penentuan Pj gubernur dilakukan sangat selektif, yakni lewat penjaringan terhadap pejabat eselon 1 kementerian/lembaga.

Bahkan Kemendagri juga meminta pendapat tokoh-tokoh masyarakat. "Seperti misalnya Majelis Thohir Papua Barat, Majelis Thohir Papua Barat mengajukan nama-nama, dan juga di Banten dan lain-lain," ucap Tito.

Kemudian tahapan dilanjutkan dengan mengajukan ke presiden, lanjut ke sidang yang diikuti sejumlah menteri dan seterusnya hingga selesai. "Terjadi yang demokratis dalam sidang tersebut," katanya.

 BACA JUGA: Mendagri Tito Resmi Lantik 5 Pj Gubernur, dari Banten hingga Papua Barat

Tito juga menekankan bahwa Kemendagri telah melalui proses sesuai dengan peraturan yang benar.

"Baik UU tentang pilkada, salah satu amanatnya adalah pilkada dilaksanakan serentak pada 9 November 2024. Itu berdampak kepada berakhirnya masa jabatan para pejabat para gubernur hasil pemilihan di tahun 2017 berakhir di tahun 2022 kemudian di tanggal yang sama yaitu 12 Mei," tuturnya.

"Untuk itu sehingga kemudian kekosongan diisi oleh pejabat. Pejabat ini adalah pejabat pimpinan tinggi madya yaitu direktorat eselon 1," tambah Tito.

Untuk diketahui mereka yang digantikan hari ini yakni Gubenur Banten Wahidin Halim; Gubenur Gorontalo Rusli Habibie; Gubenur Kep. Bangka Belitung Erzaldi Rosman Djohan; Gubenur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar Anwar dan Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan.