Ricuh di "Gotham City" Babarsari, Mediasi Selesai dan Rekonsilisasi Selama 7 Hari

SLEMAN - Kekerasan berujung kerusuhan di kawasan Babarsari Caturtunggal, Kapanewon Depok, sudah berhenti Senin (4/7/2022) siang. Sejumlah pihak khawatir kekerasan akan terus berlangsung dan melebar.

Karena itu, pada Senin (4/7/2022) sore, proses mediasi dilakukan dengan mempertemukan sesepuh dua kubu. Pertemuan mediasi tersebut dilakukan di halaman samping Radio Sasando.

Proses mediasi ini dihadiri Kepala BIN DIY Brigadir Jenderal (Brigjen) Andry Wibowo, Sekretaris Daerah Sleman Harda Kiswaya, Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sleman Budiharjo.

Dari kedua kubu dihadiri Ketua Sesepuh masyarakat NTT di DIY John S Keban (yang mewakili NTT dan Papua),

Ketua Pattimura Muda Yogyakarta (Perwakilan Maluku) Jacky Latupeirissa.

Kabinda DIY, Brigjen Andry Wibowo mengungkap, proses mediasi perlu dilakukan untuk meredakan ketegangan. sedikitnya ada tiga langkah utama yang diambil pascamediasi sore itu. Mitigasi kesehatan, recovery atau pemulihan kerusakan, dan penegakan hukum.

"Kita memang akan melakukan secara bertahap," tuturnya usai mediasi, Senin.

Andry menyebut, mitigasi kesehatan atau pengobatan perlu dilakukan terhadap mereka yang menjadi korban peristiwa itu, secara maksimal. Hal tersebut sudah menjadi komitmen mereka yang ada di Jogja, termasuk korban yang fatal.

Langkah kedua yang akan diambil, yakni recovery atau pemulihan kerusakan yang muncul akibat kerusuhan, baik material maupun ekonomi. Harapannya nanti tidak ada kerugian dari manapun terutama pihak terdampak.

"Langkah ketiga, kami akan lakukan upaya penegakan hukum dan pencegahan berikutnya. Ini domainnya adalah teman-teman polisi, TNI, ataupun pemda," katanya.

Setelah itu, pihaknya akan berusaha mengupayakan langkah cooling down partikular dan menentukan waktu mewujudkan integrasi sosial kembali. Pihaknya akan mengupayakan H+7 terjadi rekonsiliasi dari anak NTT, Papua, Maluku.

"Sejak peristiwa Glow terjadi dan berentet, langkah mediasi ini menjadi responS TNI, Polri, Pemda, sesepuh NTT, Papua, Maluku atas kejadian itu. Hari ini kami melihat persoalan dan melakukan upaya rekonsiliasi yang cepat. Sehingga kemudian situasi ini tidak muncul interpretasi salah," tuturnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Sleman Harda Kiswaya mengatakan, kehadirannya mewakili Pemerintah Kabupaten Sleman itu menjadi salah satu langkah pemerintah daerah, berkaitan proses perdamaian peristiwa Seturan.

"Langkah yang kami ambil, sudah berkoordinasi dengan RS kaitan pembayaran perawatan korban. Pemkab Sleman berupaya membayar biaya perawatan dan pengobatan korban kerusuhan Seturan. Pemerintah sudah hadir," ucapnya.

(Erha Aprili Ramadhoni)