Sementara itu, Komisioner KPU RI Idham Holik mengatakan pada saat parpol mendaftarkan diri ke KPU, seluruh dokumen yang disyaratkan di dalam Pasal 173 Ayat 2 dan Pasal 177 Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, harus dipenuhi parpol calon peserta Pemilu 2024.
"Sehingga dokumen yang disampaikan dapat dinyatakan lengkap dan pendaftaran diterima," tegas Idham.
Setelah parpol melakukan pendaftaran, dokumen-dokumen yang diserahkan parpol ke KPU akan memasuki tahapan selanjutnya yakni verifikasi administrasi.
Verifikasi administrasi wajib diikuti seluruh parpol yang telah mendaftar di KPU, termasuk parpol yang melampaui ambang batas parlemen pada Pemilu 2019 lalu.
"Karena kita ketahui, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 55/PUU-XVII/2020, mewajibkan parpol yang melampaui angka parlementary threshold untuk diverifikasi administrasi," ungkapnya.
Parpol yang melampaui ambang batas parlemen pada Pemilu 2019 dan kemudian dinyatakan lolos verifikasi administrasi pada Pemilu 2024, tidak diharuskan mengikuti verifikasi faktual KPU.
"Bagi parpol yang lolos di tahapan verifikasi administrasi maka tidak mengikuti verifikasi faktual. Kecuali bagi parpol yang tidak melampaui parlementary threshold (di Pemilu 2019)," ungkapnya.
(Khafid Mardiyansyah)