Ada Apa Ketua DPR AS ke Taiwan dan Mengapa China Harus Marah? Ini Alasannya

WASHINGTON - Ketika Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat (AS) Nancy Pelosi terbang ke Taiwan dengan jet Angkatan Udara pada Selasa (2/8/2022), ia menjadi pejabat AS berpangkat tertinggi dalam 25 tahun yang mengunjungi pulau yang memiliki pemerintahan sendiri itu. Tak berapa lama kemudian, China mengumumkan manuver militer sebagai pembalasan, bahkan ketika pejabat Taiwan menyambut Pelosi dan dia sedang menuju ke hotelnya.

Kedatangan Pelosi diklaim meningkatkan ketegangan antara China dan AS. Mengapa? Karena China mengklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya, dan menganggap kunjungan pejabat pemerintah asing sebagai pengakuan kedaulatan pulau itu.

Dikutip CNA, Pelosi menggambarkan perjalanan profil tingginya sebagai bagian dari kewajiban AS untuk berdiri dengan demokrasi melawan negara-negara otokratis, dan dengan Taiwan yang demokratis melawan China.

Baca juga: Taiwan Persiapkan Perang Tanpa Meminta Perang, Terus Pantau Latihan Militer China

Pelosi telah membuat misi selama beberapa dekade untuk menunjukkan dukungan bagi gerakan demokrasi yang diperangi. Itu termasuk perjalanan pada 1991 ke Lapangan Tiananmen, ketika dia dan anggota parlemen lainnya membentangkan spanduk kecil yang mendukung demokrasi. Lalu tiba-tiba petugas keamanan China mencoba untuk menutup spanduk itu. Pasukan China diketahui telah menghancurkan gerakan demokrasi dalam negeri di tempat yang sama dua tahun sebelumnya.

Baca juga: Imbas Lawatan Ketua DPR AS, Pesawat Tak Berawak Diduga Terbang di Langit Taiwan hingga Alami Serangan Siber

Juru bicara DPR itu membingkai perjalanannya ke Taiwan sebagai bagian dari misi yang lebih luas pada saat dunia menghadapi pilihan antara otokrasi dan demokrasi. Dia memimpin delegasi kongres ke ibukota Ukraina Kyiv pada musim semi, dan upaya terakhirnya berfungsi sebagai batu fondasi untuk tahun-tahunnya mempromosikan demokrasi di luar negeri.

“Kita harus mendukung Taiwan,” katanya dalam sebuah opini yang diterbitkan oleh The Washington Post setibanya di Taiwan. Dia mengutip komitmen yang dibuat AS untuk Taiwan yang demokratis di bawah undang-undang 1979.