Berdasarkan data dari TPID Prov. Kalteng terdapat 5 (lima) besar komoditas penyumbang inflasi bersumber dari Volatile Food (VF) dan Administered Price (AP) seperti tarif angkutan udara, bawang merah, beras dan ikan tongkol serta ikan nila.
Sementara itu, kenaikan tarif PDAM dan rumah sakit di Sampit juga harus menjadi perhatian karena berdampak pada kenaikan laju inflasi Sampit dan tentunya Prov. Kaleng menjadi lebih tinggi. Andil tarif PDAM pada Oktober 2021 berdampak 42 persen terhadap inflasi Sampit dan 22% terhadap inflasi Kalteng, dan berangsur menurun hingga Juni 2022 masing-masing sebesar 23% dan 10 persen.
“Saya mengapresiasi upaya TPID dalam pengendalian inflasi, namun harus terus ditingkatkan diantaranya melalui Pelaksanaan Surat Instruksi Gubernur Kalimantan Tengah hal Penanganan Inflasi Kalteng tahun 2022 tanggal 3 September untuk Bupati/Wali Kota yang berisi langkah strategis dalam percepatan penanganan Inflasi di Kalimantan Tengah”, kata Gubernur.
Langkah strategis dalam percepatan penanganan Inflasi di Kalteng berdasarkan Surat Instruksi Gubernur Kalteng yakni melaksanakan Program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) salah satunya melalui kegiatan Sekuyan Lombok yang merupakan Gerakan menanam Cabai Rawit di Pekarangan Rumah, menugaskan masing-masing Satuan Tugas Pangan untuk melakukan Operasi Pasar secara periodik dan masif, melaksanakan Pasar Murah atau Pasar Penyeimbang secara rutin di lokasi-lokasi strategis di setiap kabupaten/kota Se-Kalteng serta berkoordinasi dengan Aparat Penegak Hukum untuk melakukan penindakan secara tegas bagi para penimbun Bahan Pangan dan Bahan Bakar Minyak.
“Saya juga mengapresiasi bagi Kabupaten/ kota yang telah mencanangkan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan Sekuyan Lombok baik Kota Palangka Raya dengan pembagian 2.000 bibit cabai dan Barito Selatan pada tanggal 3-5 September 2022 lalu dengan penyerahan sebanyak 1.300 bibit cabai serta kegiatan pasar murah dan operasi pasar sembako yang telah dilaksanakan oleh beberapa kabupaten kota”, kata Gubernur.