"Rakyatnya tetap miskin, pejabatnya foya-foya, dengan cara tadi, ada kick back, ada hanya kebenaran formalitas transaksi karena sesudah mendapatkan PMP, KPK dulu pernah periksa disclaimer tidak bisa, baru diperbaiki hanya penyesuaian antara buku dan transaksi," katanya.
Dia mengatakan dana otsus yang dialokasi pemerintah pusat untuk pembangunan infrastruktur, sejauh ini diduga banyak dikorupsi oleh oknum - oknum tak bertanggung jawab. Hal ini membuat pemerataan pembangunan masih sulit diwujudkan di Papua.
Baca Selengkapnya: Bikin Mahfud Meradang, Ini 5 Fakta Dana Otsus Papua Rp1.000,7 Triliun yang Dikorupsi
(Susi Susanti)