5 Fakta Ferdy Sambo Minta Hakim Batalkan Dakwaan Jaksa, Alasannya Demi Hukum!

JAKARTA - Mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Senin 17 Oktober 2022. Sidang perdana beragendakan pembacaan dakwaan, dan Ferdy Sambo meminta batal demi hukum.

Berikut fakta-faktanya:

1. Ferdy Sambo Minta Dakwaan Batal demi Hukum 

Ferdy Sambo langsung mengajukan eksepsi usai mendengarkan dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU). 

Ferdy Sambo melalui kuasa hukumnya, Arman Hanis meminta dakwaan batal demi hukum. Ada sejumlah poin krusial, antara lain terkait kronologi peristiwa yang disusun JPU dalam surat dakwaan. 

2. Peristiwa Tidak Diuraikan Secara Utuh 

Arman Haris mengungkapkan, ringkasan surat dakwaan yang tidak menguraikan peristiwa secara utuh, antara lain surat dakwaan tidak menguraikan rangkaian peristiwa yang terjadi di rumah Magelang, Jawa Tengah.

Uraian dakwaan hanya bersandar pada satu keterangan saksi tanpa mempertimbangkan keterangan saksi lainnya.

3. Dakwaan yang Disusun Menyimpang 

Surat Dakwaan disusun JPU dengan tidak hati-hati dan menyimpang dari hasil penyidikan serta tidak memenuhi syarat materiil, sebagaimana yang telah pihaknya jelaskan mengenai ketentuan perumusan Dakwaan secara singkat (dalam poin IV. Ketentuan Perumusan Dakwaan), sehingga Surat Dakwaan berdasarkan Pasal 143 KUHAP harus dinyatakan batal demi hukum," ujarnya Arman Harid di persidangan.

Ferdy Sambo merasa keberatan terhadap Surat Dakwaan JPU karena dianggap tidak cermat dan menyimpang dari ketentuan hukum. Sebab, menyusun dakwaan dengan melakukan pemecahan penuntutan (splitsing) atas satu perkara tindak pidana.

Surat Dakwaan obscuur libel karena JPU tidak cermat, jelas, lengkap menguraikan peristiwa dalam surat dakwaan. Antara lain, karena JPU tak menguraikan rangkaian peristiwa dalam Surat Dakwaan secara utuh dan lengkap berdasarkan fakta.

"Penuntut umum tidak menguraikan latar belakang atau alasan terdakwa beserta rombongan pergi ke Magelang, penuntut umum mengabaikan atau menghilangkan fakta pada tanggal 4 juli 2022 dan pada tanggal 7 Juli 2022," ujarnya.

4. Dakwaan Bersandar Satu Keterangan

JPU juga dianggap tidak cermat dalam menguraikan secara teliti dan tidak menjelaskan apa yang melatarbelakangi terjadinya keributan antara korban dengan Kuat Ma'ruf pada 7 Juli 2022. JPU tidak cermat dalam menyusun Surat Dakwaan karena hanya berdasarkan asumsi serta membuat kesimpulan sendiri.

"Surat Dakwaan JPU tidak terang atau obscuur libel karena hanya didasarkan pada 1 keterangan Richard Eliezer," ujarnya.

5. Reaksi Kejagung

Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana mengaku menghormati nota keberatan atas dakwaan JPU. Meski demikian, Ketut menilai eksepsi yang diajukan kuasa hukum tidak menyentuh substansi atas dakwaan.

"Keberatan yang dibacakan oleh PH terdakwa belum menyentuh substansi dari eksepsi itu sendiri sebagaimana diatur dalam 156 KUHAP, yakni terkait dengan kompetensi peradilan, syarat formil surat dakwaan dan syarat materiil aurat dakwaan, yang berkonsekuensi surat dakwaan dapat dibatalkan dan batal demi hukum," kata Ketut dalam keterangan tertulis, Selasa 18 Oktober 2022.

Ketut menyebut, surat dakwaan telah disusun secara lengkap, cermat dan jelas sebagaimana diatur dalam 143 KUHAP sehingga tidak ada celah bagi terdakwa untuk keberatan. Dia mengenakan bahwa semua surat dakwaan bersumber dari fakta hukum berkas perkara yang dirangkai menjadi surat dakwaan.

"Eksepsi PH terdakwa hanya bersifat pengulangan dan bantahan, beberapa kali ditegur oleh Majelis Hakim karena sudah memasuki pokok materi perkara, yakni mengajukan pembelaan sebelum diperiksa perkara pokoknya, sehingga itu harus ditolak dan sidang harus dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara," ujarnya.

(Arief Setyadi )