JAKARTA - Jelang pemilihan pemimpin baru di Muktamar ke-48, Sekretaris Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Mu’ti menegaskan tiga prinsip penting dalam kriteria kepemimpinan di Muhammadiyah.
Pertama, Muhammadiyah berusaha untuk mengembangkan kepemimpinan kolektif kolegial. Dengan kata lain, Muhammadiyah adalah organisasi yang menjadi kuat karena sistem yang dibangun.
“Fokus dalam pemilihan pemimpin Muhammadiyah bukan pada sinten (Anda), tetapi pada sistem,” ungkap Abdul Mu’ti dalam program Special Dialogue Okezone bertemakan "Muhammadiyah Say No to Money Politic Jelang Muktamar".
Kedua, Muhammadiyah mengedepankan amanah yang dimaknai tidak sekedar sebagai tanggung jawab. Akan tetapi, amanah juga berarti profesionalisme dalam bekerja untuk berusaha keras walaupun tidak bergaji.
“Hal ini menjadi penting karena dengan menyadari suatu urusan yang dipegang oleh mereka yang tidak memiliki kompetensi, maka itu akan menjadi tanda kehancuran,” lanjutnya.
Ketiga, Muhammadiyah memperkuat jejaring. Maka dari itu, perlu memiliki pemimpin yang secara personal atau kolektif mengembangkan kerja sama kemitraan sehingga ke depannya luas dan luwes.
Pengertian luas itu mencakup pengetahuan dan pergaulan. Sementara luwes diharapkan bahwa pemimpin tersebut tidak kaku ataupun terlalu eksklusif.
Abdul Mu’ti juga mengatakan bahwa kita ingin pemimpin Muhammadiyah punya sikap terbuka, toleransi, dan akomodasi yang tinggi terhadap internal dan dapat membangun relasi eksternal di dalam negeri maupun di luar negeri.
“Siapapun yang menjadi ketua umum atau sekretaris umum atau pimpinan lainnya, bagi Muhammadiyah adalah sebuah amanah yang harus dilaksanakan sebaik-baiknya,” jelas Abdul Mu’ti.
(Khafid Mardiyansyah)