Dewan Kolonel Disanksi PDIP, Johan Budi: Salah Saya Apa!

JAKARTA – Anggota Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Johan Budi Sapto Pribowo mengatakan, Dewan Kolonel mendapat sanksi berupa teguran keras oleh Badan Kehormatan Partai PDIP. Namun ia mengaku sama sekali belum melihat, menerima ataupun membaca surat sanksi yang pertama dan terakhir itu.

“Saya belum melihat surat itu ya, tapi kalau yang lain saya gak tahu, tapi saya belum melihat surat yang disebut sanksi pertama dan terakhir,” kata Johan Budi kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (1/11/2022).

“Sampai hari ini saya belum melihat, saya gak tahu kalau saya dikirimin mungkin belum sampai ke saya, tapi sampai hari ini saya belum membaca atau melihat itu,” sambung mantan Jubir KPK tersebut.

 (Baca juga: PDIP Berikan Sanksi Teguran Keras ke Dewan Kolonel)

Bahkan, Johan Budi mengaku bahwa dirinya juga sama sekali belum pernah dipanggil oleh DPP perihal pembentukan Dewan Kolonel ini. Namun, ia pun mempertanyakan kenapa ia harus dipanggil dan memberikan keterangan, dan apa kesalahannya sehingga harus dipanggil karena Dewan Kolonel.

“Belum, sampai hari ini saya belum, tapi pertanyaannya kenapa saya mesti dipanggil. Salah saya apa? Kamu (wartawan) menganggap saya salah enggak?,” ujarnya kepada wartawan.

Mantan Juru Bicara (Jubir) Presiden Jokowi ini menjelaskan, Dewan Kolonel itu adalah sekumpulan kader yang ada di Fraksi PDIP, dan bukan organisasi. Dewan Kolonel hanya berisi kumpulan kader-kader dari Fraksi PDIP yang ingin mensosialisasikan Ketua DPR RI dari PDIP Puan Maharani, dan ini tidak dimaksudkan juga menyerang Ganjar Pranowo.

“Saya sebagai pribadi, sebagai kader PDI Perjuangan, saya justru bangga juga banyak kader PDI Perjuangan yang kemudian punya elektabilitas tinggi. Tapi kan soal pilihan kan, boleh dong saya memilih mendukung atau mensosialisasikan Mbak Puan Maharani,” ucapnya.

Johan Budi pun tidak menyalahkan kader internal dan eksternal PDIP yang mendukung Ganjar. Karena ia pribadi pun senang dan bangga jika banyak kader PDIP yang muncul sebagai tokoh nasional. Dan ia sebagai bagian kecil dari PDIP pun berhak untuk menyukai calon tertentu, Dewan Kolonel ini bisa dikatakan seperti relawan Puan Maharani.

“Kalau bahasa Jermannya ini saya termasuk remah-remah rengginang di partai ini, tapi kan boleh dong punya kesukaan, orang kan punya relawan, ya saya relawan lah kira-kira begitu yang mendukung Mbak Puan,” terang Johan Budi.

Namun demikian, Johan Budi menegaskan, apa yang diputuskan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, ia akan tegak lurus, dan hal itu sudah ia sampaikan di awal pembentukan Dewan Kolonel tersebut.

Anggota Komisi III DPR ini mengaku sengaja baru mengatakan sekarang agar lebih jelas. Ia pun meminta agar dukungan Dewan Kolonel ini lantas direspons dan diposisikan berhadap-hadapan dengan Ganjar karena mendukung Puan Maharani, sehingga relawan Ganjar bereaksi.

“Jangan direaksi kemudian seolah-olah mendukung Mbak Puan itu diposisikan berhadapan dengan Ganjar Pranowo kemudian relawannya Ganjar bereaksi, salah tempat,” tukasnya.

Adapun tudingan bahwa Dewan Kolonel cari muka, dia menjelaskan, ketika kemudian bersepakat dan secara pribadi Puan mendukung itu, menurutnya tidak masalah untuk Dewan Kolonel ini bekerja di daerah-daerah. Apalagi, Dewan Kolonel ini tidak berbicara soal calon presiden (capres) majupun calon wakil presiden (cawapres).

“Saya pribadi, Mbak Puan juga setuju itu artinya enggak apa-apa toh itu juga tugasnya ke daerah-daerah. Kita enggak ngomong capres cawapres lho, coba deh amati omongan saya dari awal, sehingga itu tadi ketika kamu tanya saya di.. lho salah saya apa? Saya ini kader biasa yang punya favoritism,” tegas Johan Budi.