Kepala BNPB : Keselamatan Rakyat Hukum Tertinggi saat Terjadi Bencana

JAKARTA - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto menegaskan, keselamatan rakyat hukum tertinggi saat terjadi bencana. Hal itu diungkapkan Suharyanto saat memberikan arahan dalam rapat koordinasi bersama jajaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di Pangkal Pinang, Kepulauan Riau, kemarin.

Oleh karena itu, Suharyanto mengingatkan ketika memasuki masa tanggap darurat atau saat terjadi bencana, pemerintah daerah (pemda) yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam penanggulangan bencana harus segera turun ke lapangan sesegera mungkin.

Selain untuk mendata dan kaji cepat, Suharyanto juga meminta agar tim yang bertugas turut serta membawa logistik dan peralatan demi memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak. Dalam hal ini, keselamatan masyarakat menjadi hukum tertinggi dan mutlak untuk diprioritaskan.

“Harus dalam waktu 1 x 24 jam datang ke lokasi bantu masyarakat,” jelas Suharyanto dalam keterangan yang diterima, Jumat (4/11/2022).

“Keselamatan rakyat ini hukum yang tertinggi,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Suharyanto berharap kepada pemerintah daerah agar segera menetapkan status tanggap darurat bencana. Hal itu menjadi penting, sebab dengan status tanggap darurat tersebut maka seluruh stakeholder dapat segera turun membantu dalam penanggulangan bencana, termasuk bantuan-bantuan dari BNPB dan pemerintah pusat lainnya.

“Begitu terjadi bencana langsung tetapkan status tanggap darurat. Karena dengan itu seluruh perangkat OPD dapat memberikan dukungan,” jelas Suharyanto.

Suharyanto menginginkan penanganan bencana pada masa tanggap darurat dapat dilakukan dengan cepat dan tidak berlarut-larut agar dapat segera beralih ke tahap selanjutnya, yakni rehabilitasi dan rekonstruksi.

Adapun indikator penetapan status tanggap darurat tersebut juga harus mencakup bagaimana penanganan korban, baik yang meninggal dunia maupun luka-luka sudah dapat tertangani, pendataan kerusakan bangunan dan infrastruktur dapat diselesaikan, pemenuhan kebutuhan dasar dari permakanan, sanitasi dan sebagainya.

“Semakin lama pendataannya, maka semakin lama kita masuk ke tahap berikutnya,” kata Suharyanto.

“Pastikan sudah tertangani mulai dari korban meninggal, data terdampak kerusakan, sudah ada dapur lapangan, pengungsian, MCK, sanitasi dan semuanya sudah beres,” pungkasnya.

(Awaludin)