KPK: Hakim Jadi Profesi Penegak Hukum Paling Banyak Terjerat Korupsi!

JAKARTA - Hakim merupakan aparat penegak hukum yang paling banyak terjerat kasus korupsi. Berdasarkan data yang dikantongi KPK, sedikitnya ada 25 hakim yang sudah terjerat kasus rasuah dan diproses hukum.

(Baca juga: Hakim PN Surabaya Protes Ditetapkan Tersangka, KPK : Dimaklumi, Terpenting Dua Alat Bukti Terpenuhi)

 Hal itu diutarakan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nawawi Pomolango menyebut bahwa saat mengikuti kegiatan Public Campaign bertajuk 'Peran Ditjen Badilmiltun dalam Menjaga Integritas Aparatur di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara' di Jakarta. Di mana, kegiatan tersebut dihadiri oleh para hakim.

"Dalam catatan kami, per Oktober 2022, Hakim sebagai bagian dari Aparat Penegak Hukum (APH) paling banyak terjerat korupsi, jumlahnya mencapai 25 orang. Sedangkan Jaksa ada 11 orang, Polisi 3 orang," ujar Nawawi, Sabtu (5/11/2022).

Dikatakannya, profesi hakim paling rentan terlibat maupun turut serta melakukan tindak pidana korupsi. Sebab, berdasarkan data yang dikantongi KPK dalam kurun waktu tiga tahun, aparat penegak hukum yang paling banyak terjerat kasus korupsi berasal dari kalangan hakim.

"Lebih tinggi dari laporan korupsi dari Kejaksaan maupun Kepolisian," katanya.

Atas dasar itu, pimpinan KPK yang memang berlatar belakang sebagai hakim ini mengingatkan kembali kepada rekan-rekannya untuk memegang teguh nilai-nilai integritas. Apalagi, ditekankan Nawawi, saat menjalankan tugasnya mengadili perkara.

"Karena sudah sangat banyak yang dilakukan MA cegah korupsi peradilan, dibangun sedemikian rupa. Tapi, mau sebagus apapun sistemnya, kalau integritasnya kurang, maka tidak bisa kita harapkan. Akan berusaha cari ruang untuk korupsi. Maka dari itu, KPK ingatkan bapak/ibu untuk selalu menjaga integritas," imbaunya.

Dalam kesempatan ini, Nawawi juga berharap agar Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (Badilmiltun), Badan Pengawas (Bawas) MA, serta satuan kerja tiap pengadilan terus melakukan upaya-upaya pengawasan. Hal itu diingatkan Nawawi agar citra lembaga peradilan kembali mendapat kepercayaan publik.