MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA - Indonesia termasuk di antara 28 negara yang menolak rancangan resolusi mengenai situasi hak asasi manusia (HAM) di Iran dalam pemungutan suara yang berlangsung di sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Kota New York, Amerika Serikat, pekan lalu. Sejak awal rancangan resolusi ini dibuat, Indonesia telah mengusulkan agar dilakukan dialog terlebih dahulu dengan pemerintah Iran.
BACA JUGA: Demonstran Bakar Rumah Almarhum Pemimpin Tertinggi Iran
Rancangan resolusi itu akhirnya disahkan dengan dukungan 80 negara anggota, sedangkan 68 negara lainnya abstain.
Direktur HAM Kementerian Luar Negeri Achsanul Habib kepada VOA, Senin (21/11/2022), menjelaskan posisi Indonesia sejak awal rancangan resolusi dibuat sangat konsisten. Indonesia mengusulkan dilangsungkannya dialog dengan pemerintah Iran untuk secara konstruktif membantu mereka dalam isu HAM.
"Jangan dipojokkan, kemudian diputus malah hubungan dialog dan kerjasama dengan Iran tersebut. Jadi maunya kita gitu dulu. Di samping itu, resolusi juga diikuti pemberian sansi-sanksi dan sebagainya yang akhirnya menimpa rakyat Iran sendiri akibat blokade energi, blokade ekspor, dan sebagainya," kata Achsanul sebagaimana dilansir dari VOA Indonesia.
BACA JUGA: Kelompok HAM Klaim Pasukan Keamanan Iran Tewaskan 326 Orang dalam Aksi Protes Nasional
Achsanul menegaskan pemerintah Indonesia juga ingin agar persoalan di dunia ini dibawa ke arah multilateralisme, didialogkan secara objektif, transparan, dan adil, serta mengedepankan prinsip-prinsip yang diatur dalam Piagam PBB.
Terhadap negara yang sedang disasar, lanjut Achsanul, Indonesia ingin masyarakat internasional mendorong peningkatan kapasitas nasionalnya. Sebab, persoalan dalam negeri negara anggota PBB itu harus dimulai dari kapasitas nasionalnya. Jangan sebelum hal itu dilakukan, dunia internasional sudah diintervensi dan tindakan itu sangat tidak sehat untuk pembangunan, hubungan antar negara yang sejajar dan saling menghormati.