Tingkatkan Pelayanan Publik, Pemkab Batola Tanda Tangani Kesepakatan dengan Ombudsman RI

“Secara prorata penilaian kepatuhan Pemda di Kalimantan Selatan masih masuk zona kuning pada 2021. Kami berharap hasil penilaian meningkat pada 2022,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Asisten III Bidang Administrasi Umum Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Subhan Nur Yaumil. Pria yang akrab disapa Subhan ini mengatakan untuk mewujudkan agenda pembangunan daerah perlu partisipasi aktif dari berbagai elemen masyarakat.

“Hubungan antarpemerintah dengan masyarakat harus dibangun melalui pelayanan publik yang profesional dan berkeadilan,” tuturnya.

Ia pun sangat mengapresiasi dan berterima kasih atas komitmen Ombudsman karena telah mendukung terwujudnya pelayanan publik yang professional, efektif, dan efisien.

(Agustina Wulandari )