Komisi III DPR: Proses Menuju Disahkannya KUHP Baru Sangat Amat Panjang

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI, Rano Alfath mengakui, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru saja disahkan pada 6 Desember 2022 tidak mungkin memuaskan semua pihak.

"Jadi gini, prinsipnya sebetulnya kita DPR ini tidak ujug ujug mengesahkan KUHP itu, jadi kita harus pahami kalau prosesnya sangat amat panjang. Proses ini sudah lama sekali," kata Rano dalam Webinar Mingguan Partai Perindo dengan tema 'KUHP Baru, Apa Dampak Positifnya Bagi Masyarakat', Jumat (9/12/2022).

"Pasti tidak mungkin semua itu bisa memenuhi kepuasan seluruh masyarakat terkait pasal-pasal yang ada di KUHP baru," sambungnya.

Kendati demikian, Rano mengatakan, bahwa dalam prosesnya, KUHP sudah melalui banyak diskusi dan masukan dari semua pihak.

"Tapi prosesnya yang kita lalui itu, sudah nemlakui banyak diskusi dan masukan dari semua pihak. Jadi kalau sekarang ribut ribut kita memang memahami, karena tidak semua masyarakat puas," katanya.

Rano menjelaskan, pasal-pasal yang saat ini dianggap kontroversi di masyarakat juga sudah mengambil titik tengah.

"Pasal-pasal yang hari ini kita anggap kontroversi di masyarakat, sebetulnya pasal ini juga sudah mengambil titik tengah, titik temu," ucapnya.