MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Bidang Ideologi dan Kaderisasi PDI Perjuangan, Djarot Saiful Hidayat mengatakan pihaknya akan menggunakan sistem demokrasi terpimpin dari tingkat DPC untuk mengurangi politik uang atau money politics.
Hal tersebut disampaikan Djarot dalam kegiatan Pembekalan dan Penguatan Antikorupsi kepada 27.802 bacaleg (DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota) dalam menghadapi Pemilu 2024 di Sekolah Partai DPP PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (14/12/2022).
"Tidak ada voting untuk mencegah money politics. Jadi PDIP memiliki pengalaman panjang dalam proses rekrutmen ketua-ketua struktur partai baik di tingkat DPC (Kota/Kabupaten) dan DPD (Provinsi)," jelas Djarot Saiful Hidayat.
Djarot menjelaskan apabila dulu pencalonan itu berdasarkan pada dukungan suara dari PAC (Kecamatan-kecamatan) one man one vote one value.
"Di situlah terjadi proses transaksi, sehingga orang yang memperoleh dukungan terbanyak dari PAC atau akar ranting itulah yang akan dipilih," kata Djarot.
Djarot mengungkapkan calon Ketua DPC bisa menghabiskan miliaran rupiah. Dan hal tersebut kata dia adalah bibit-bibit mereka ketika menjadi ketua partai akan melakukan hal yang sama. "Karena otomatis sebagai ketua DPC saat pencalonan dia otomatis dicalonkan di nomor urut satu," ungkap Djarot.
Pola seperti itu kata Djarot akan diubah menggunakan pola demokrasi terpimpin.
"Dengan demokrasi terpimpin maka upaya untuk melakukan penyuapan itu tidak lagi dilakukan. Kita melakukan pendekatan secara lebih ilmiah dan bertanggung jawab. Kita lakukan psikotes, kita lihat rekam jejak, disaring, dan dikembalikan kepada mereka," terang Djarot
Kepada para peserta, urusan saat konfrensi cabang atau daerah diharapkan Djarot dapat memilih dan menentukan secara musyawarah mufakat. "Saat tidak tercapai musyawarah mufakat maka pencalonan akan diambil alih oleh DPP Partai," jelasnya.
Dengan demikian kata Djarot proses pencalonan ketua-ketua partai dilakukan secara transparan dan tidak ada money politics.
"Diharapkan ketua-ketua partai ini menjadi tokoh-tokoh berintegritas, karena dia dipilih berdasarkan rekam jejak yang jelas, hasil psikotes, dan musyawarah mufakat," ucap Djarot.
Hal tersebut kata Djarot amat penting karena sistem demokrasi Indonesia saat ini seperti itu.
"Sistem demokrasi kita masih menggunakan one men one vote one value dengan sistem proporsional terbuka. Oleh sebab itu biaya politik yang sangat tinggi membuka peluang lebar bagi siapapun yang terpilih bagi calon kepala daerah dan bacaleg akan melakukan money politics," tuturnya.
"Oleh karena itu kita berupaya dalam pencalonan berdasarkan mekanisme ini, dan dilakukan menggunakan pola gotong royong, dan dengan cara demokrasi terpimpin," pungkas Djarot Saiful Hidayat.
(Angkasa Yudhistira)