MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan bahwa berkas penyidikan kasus tambang ilegal Ismail Bolong yang diserahkan oleh Bareskrim Polri, belum lengkap. Dengan begitu, berkas dikembalikan ke pihak kepolisian.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengungkapkan, berkas tersebut saat ini sedang dilengkapi oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dit Tipiter) Bareskrim Polri sebagaimana petunjuk dari JPU.
"Untuk berkasnya kemarin dikembalikan, ini masih kita dari tim penyidik masih memenuhi apa yang menjadi petunjuk dari JPU," kata Dedi di Monas, Kamis (22/12/2022).
Apabila sudah dipenuhi oleh penyidik, Dedi memastikan, pihaknya akan segera mengembalikan berkas itu ke Korps Adhyaksa.
Baca juga: Kejagung: Berkas Perkara Ismail Bolong Belum Lengkap
"Nanti apabila sudah terpenuhi dalam waktu 14 hari, nantinya berkas perkara akan segera dilimpahkan lagi ke JPU untuk diteliti lagi," ujar Dedi.
Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dit Tipiter) Bareskrim Polri sebelumnya telah melimpahkan tahap I berkas penyidikan kasus dugaan tambang ilegal di Kalimantan Timur (Kaltim) Ismail Bolong, ke Kejaksaan Agung (Kejagung).
Baca juga: Polri Limpahkan Berkas Ismail Bolong ke Kejagung
Selain Ismail Bolong, Bareskrim juga melimpahkan berkas dua tersangka lainnya yakni, RP dan BP, dalam perkara tambang ilegal tersebut. Pelimpahan itu dilakukan pada tanggal 15 Desember 2022.
Bareskrim Polri resmi menetapkan Ismail Bolong sebagai tersangka kasus dugaan tambang ilegal di Kalimantan Timur (Kaltim).
Selain Ismail Bolong, Bareskrim menetapkan dua tersangka lainnya, yakni, BP berperan sebagai penambang batu bara tanpa izin atau ilegal. dan RP sebagai kuasa Direktur PT EMP yang berperan mengatur operasional batu bara mulai dari kegiatan penambangan, pengangkutan dan penguatan dalam rangka dijual dengan atas nama PT EMP.
Dalam perkara ini, Ismail Bolong juga sudah dilakukan penahanan usai ditetapkan sebagai tersangka.
(Fakhrizal Fakhri )