Di Sidang Etik, Irjen Ahrie Sonta Terbukti Lakukan Penyadapan Tak Sesuai Prosedur
JAKARTA – Majelis hakim Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri memutuskan pemberhentian secara tidak hormat (PTDH) terhadap Irjen Ahrie Sonta dalam kasus dugaan penyadapan ilegal. Ahrie Sonta disebut terbukti melanggar kode etik karena telah melakukan penyadapan secara ilegal.
Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan, perbuatan itu dilakukan Ahrie Sonta saat menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas Kabag Monitoring Center Robinopsnal Bareskrim Polri.
"(Ahrie Sonta) diduga menggunakan kewenangan berupa akses terhadap perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan tidak sesuai dengan prosedur," kata Isir dalam konferensi pers, Selasa (10/11/2026).
Dalam sidang ini, Ahrie dinyatakan melanggar Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Ketentuan tersebut meliputi Pasal 5 Ayat (1) huruf c dan g tentang kewajiban dalam etika kelembagaan, Pasal 8 huruf c angka 1 tentang kewajiban dalam etika kepribadian, serta Pasal 11 Ayat (1) huruf a dan b tentang larangan dalam etika kelembagaan.
