Pelapor Anggota DPRD DKI Jakarta Harap BK Tindak Lanjuti Laporannya

"Kecuali saat ini, setelah adanya pelaporan kan," ucap dia.

Yang bersangkutan, kata Iman tidak tepat mengurusi persoalan UPPD Perhubungan Kaliadem, mengingat yang bersangkutan merupakan anggota Komisi D, bukanlah Komisi B yang membidangi Dinas Perhubungan dan turunannya.

"Karenanya sangat ambigu jika alibi yang digunakan dari yang bersangkutan, adalah untuk menyampaikan keluhan para pemilik kapal tradisional," kata Iman.

Seharusnya, menurut Iman, persoalan tersebut disampaikan dalam forum resmi, baik di dalam rapat DPRD DKI Jakarta, atau forum resmi yang diinisiasi Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Namun sampai saat ini, dalam forum-forum yang pernah terjadi dia menduga tidak pernah ada keterlibatan Muhammad Idris di dalamnya.

"Tapi kedatangan yang bersangkutan pada saat hari terakhir pendaftaran PJLP UPPD Dinas Perhubungan tanggal 13 des 2022, apa suatu kebetulan atau ada lainnya? Karena kalau ingin memperjuangkan tenaga kerja dari Kepulauan Seribu secara keseluruhan pasti dilakukan secara terbuka, kemudian dilakukan pada saat waktu kerja, dan dimuat di media resmi setidaknya media partai atau publikasi DPRD," tuturnya.

Iman juga sangat menyayangkan langkah Idris yang disebutnya melakukan manuver secara diam-diam pada saat hari terakhir penutupan penerimaan PJLP UPPD Dinas Perhubungan DKI Jakarta.

Karenanya, dia berharap agar kasus intervensi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oknum pejabat bisa menjadi perhatian agar tidak terulang lagi di waktu mendatang.