JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal menelusuri aliran uang dugaan suap terkait pengelolaan dana hibah Pemprov Jawa Timur (Jatim). KPK akan menelisik mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pencairan, hingga pengalokasian dana hibah tersebut.
"Tentu pasti nanti akan dilihat, proses perencanaan, proses penganggaran, termasuk proses pencairannya juga. Ketika dicairkan, tarolah dana hibah tadi, kita pastikan bahwa dana itu mengalir sepenuhnya kepada pihak yang berhak," kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata saat dikonfirmasi, Rabu (28/12/2022).
KPK bakal memastikan apakah dana hibah Pemprov Jatim yang diajukan, dianggarkan, kemudian dicairkan tersebut sudah sesuai dengan diterima oleh para pihak yang berhak yakni, Kelompok Masyarakat (Pokmas) guna pembangunan di kampungnya.
"Ketika di dalam proses pencairan itu penerima hak ternyata enggak menerima sebesar uang yang sudah dianggarkan timbul pertanyaan, kemana ini larinya, pasti ada pembuktian seperti itu," ungkap Alex.
"Nah, salah satu cara membuka korupsi itu adalah follow the money, mengikuti aliran uang saja gitu ya," sambungnya.
Sejauh ini, KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengurusan alokasi dana hibah yang bersumber dari APBD Jatim. Keempat tersangka tersebut yakni, Wakil Ketua DPRD Jatim asal Golkar, Sahat Tua P Simanjuntak (STPS).