Evaluasi Kinerja, Kemendagri Soroti Peran Kepala Daerah

JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar kick-off meeting pelaksanaan anggaran prioritas Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan. Hal tersebut sekaligus untuk mengevaluasi kinerja.

“Dari hasil evaluasi kita pada Desember 2022 lalu, hari ini kita kick-off. Dengan capaian Ditjen Bina Adwil selama 2022, kita harus pahami advantage dan disadvantage kita," kata Dirjen Bina Adwil Safrizal ZA dalam siaran persnya, Kamis (5/1/2023).

"Perkuat advantage dan perbaiki disadvantage dengan kolaborasi, karena banyak yang perlu dilakukan secara bersama-sama,” imbuhnya.

BACA JUGA:Diberi Garis Polisi, Ini Objek yang Terbakar di Gedung Kemendagri 

Pihaknya meminta seluruh pimpinan Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) UKE 1 untuk memperhatikan ASEAN Smart Cities Network (ASCN), peran gubernur, Trantibumlinmas dan kewilayahan sebagai isu-isu strategis di 2023. Menurutnya, Keketuaan ASCN akan diterima Dirjen Bina Adwil pada tahun ini.

Keketuaan ASCN, kata Safrizal, harus bisa diemban dengan baik, karena Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga akan menjabat sebagai Ketua (Association of Southeast Asian Nations) ASEAN pada tahun ini.

Ia pun menekankan agar tata kelola peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat (GWPP) perlu dikuatkan dengan melakukan sosialisasi ke daerah serta terus melakukan pengawasan berkala. Ini juga berlaku bagi pelaksana kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan perlu dikuatkan.

BACA JUGA:Kemendagri Pastikan Tidak Ada Dapil Pemilu di IKN, Begini Alasannya 

Untuk keberhasilan pemerintah menanggulangi Covid-19 lewat pendekatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) perlu didokumentasikan. Menurutnya bisa dengan penyusunan buku sebagai catatan sejarah.