4 Tersangka Korupsi Pengadaan Satelit Kemenhan Dijebloskan ke Rutan Salemba

JAKARTA - Kejaksaan Agung telah melakukan penahanan terhadap empat orang tersangka, dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi proyek pengadaan satelit slot orbit 123° Bujur Timur (BT), kontrak sewa satelit Artemis Avanti pada 2015 di Kementerian Pertahanan RI.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumedana mengatakan, keempat tersangka dilakukan penahanan pada Kamis 12 Januari 2023, sekitar pukul 13.00 WIB. Mereka adalah AW selaku Komisaris Utama PT DNK; SCW selaku Direktur Utama PT DNK; Laksamana Muda (Purn) AP selaku Mantan Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan periode Desember 2013 s/d Agustus 2016; dan TVH selaku WNA (tenaga ahli PT DNK).

"Sudah dilakukan penahanan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung," kata Sumedana dalam keterangannya, Jumat (13/1/2023).

 BACA JUGA:Kejagung Periksa Eks Baranahan Kemhan Terkait Kasus Korupsi Satelit

Kata dia, pada saat dilakukan pemeriksaan dan tindakan penahanan oleh Penyidik Koneksitas, para tersangka dalam kondisi sehat serta kooperatif serta didampingi oleh Penasihat Hukum. Tindakan penahanan yang dilakukan Penyidik Koneksitas terhadap para tersangka dilaksanakan dalam rangka pelimpahan perkara ke tahap penuntutan sesuai dengan Pasal 21 Ayat (1), dan Ayat (4) KUHAP tentang syarat objektif dan subjektif dilakukan penahanan terhadap para tersangka.

Perbuatan para Tersangka dalam perkara ini, kata Sumedana, bersama-sama melakukan pengadaan satelit slot orbit 123° Bujur Timur (BT) kontrak sewa satelit Artemis dari Avanti dengan dalih bahwa dalam kondisi darurat untuk menyelamatkan Alokasi Spektrum pada slot orbit 123° Bujur Timur (BT).

 BACA JUGA:Kejagung Sita 3 Kontainer Dokumen Terkait Korupsi Satelit Kemenhan

"Namun pada kenyataannya, satelit Artemis yang telah disewa tidak berfungsi karena spesifikasi satelit Artemis tersebut tidak sama dengan satelit sebelumnya yaitu Garuda-1 yakni tidak dapat difungsikan dan tidak dapat bermanfaat. Tindakan tersebut mengakibatkan kerugian negara, dilakukan secara melawan hukum dan melanggar peraturan perundang-undangan," pungkasnya.

(Awaludin)