MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
SURABAYA - Dalam rangka menyambut peringatan “Satu Abad NU” pada 7 Februari 2023 mendatang, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menggelar Muktamar Internasional Fikih Peradaban I yang digelar di Surabaya, Jawa Timur.
Guru Besar Ilmu Hukum Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ahmad Tholabi Kharlie menilai gagasan Fikih Peradaban itu memberi kontribusi positif bagi kemanusiaan. Fikih peradaban, menurutnya, mendudukkan hukum Islam untuk kemanusiaan.
“Inisiasi yang dilakukan PBNU ini memberi nilai positif untuk menempatkan fikih sesuai tujuannya yakni untuk kemaslahatan kemanusiaan,” ujar Tholabi dalam agenda “Bincang Media dengan Pakar Hukum Islam” di Surabaya, Minggu (5/2/2023).
BACA JUGA:Waketum PBNU Tegaskan Siapa Pun Boleh Ucapkan Selamat 1 Abad NU
Menurut Tholabi, perubahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang cukup dinamis perlu diikuti dengan cara baca yang baru dalam melihat teks-teks sumber hukum Islam.
“Dibutuhkan cara baca untuk mendekatkan disparitas antara teks-teks suci dengan realitas peradaban yang cukup dinamis ini,” kata Ketua Forum Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) se-Indonesia itu.
BACA JUGA:Wasekjen PBNU Bantah Perayaan Harlah 1 Abad Ditunggangi Kepentingan Politik
Tholabi menekankan sejumlah langkah yang dilakukan, pertama, menggali teks klasik peninggalan para pemikir Islam terdahulu untuk didialogkan dengan realitas saat ini untuk dicari titik temu di antara keduanya dan apa perbedaannya.
“Serta pertimbangan konsekuensi apabila pandangan fukaha tempo dulu diterapkan pada realitas saat ini,” ujarnya.
Kedua, diperlukan upaya mendialogkan antara realitas peradaban saat ini dengan teks-teks syariat secara manhaji (metodologis). Terutama dalam hal-hal yang tidak terdapat bandingan atau persamaannya di dalam aqwāl (pandangan) fukaha.
“Dengan memikirkan segala kemaslahatan dan beban risiko kehancuran bagi umat manusia, sebagai inisiatif yang dapat menghadirkan stabilitas dan keamanan umat manusia. Ini butuh upaya kolaboratif pelbagai disiplin ilmu untuk membaca realitas ini dengan komprehensif,” ujar pengurus PBNU ini.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu menambahkan, gagasan fikih peradaban patut direspons positif oleh kalangan sarjana Islam. Khususnya, di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam di Indonesia.
Menurut dia, upaya kolaboratif kalangan ulama di pesantren dan sarjana di perguruan tinggi harus dirintis untuk menyemai pikiran konstruktif untuk kemaslahatan umat.
“Kolaborasi kalangan pesantren dan perguruan tinggi harus lebih ditingkatkan. Momen fikih peradaban ini menjadi milestone penting untuk menghadirkan kolaborasi positif antara ulama dan kalangan sarjana Islam,” ujarnya.
Pelaksanaan Muktamar Internasional Fikih Peradaban I akan digelar sehari menjelang peringatan “Satu Abad Hari Lahir NU”. Kegiatan ini melibatkan sejumlah ulama internasional seperti Grand Syekh Al-Azhar Kairo Mesir beserta ratusan ulama internasional.
Diharapkan, kegiatan tersebut berjalan dengan lancar dan menghasilkan pikiran-pikiran besar bagi kemajuan khazanah pemikiran fikih peradaban.
“Kami berharap Muktamar Fikih Peradaban ini dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan pikiran besar untuk kemaslahatan peradaban kemanusiaan,” pungkasnya.
Agenda “Bincang Media dengan Pakar Hukum Islam” di Surabaya ini juga dihadiri guru besar UIN KH Achmad Siddiq (KHAS) Jember, M. Noor Harisuddin, serta guru besar UIN Sunan Ampel Surabaya, Aswadi.
(Arief Setyadi )