MPR Minta Seluruh Masyarakat Hentikan Wacana Presiden 3 Periode

"Memang wacana itu hak setiap negara, namun sebenarnya pintu untuk melanjutkan wacana tersebut sudah tertutup dengan putusan MK ini," tambahnya.

Namun, informasi terbaru, ada seorang guru honorer kembali melayangkan gugatan terkait masa jabatan presiden. Gugatan itu dilayangkan seorang bernama Herifuddin Daulay. MK telah meregistrasi permohonan itu dengan nomor 4/PUU/XXI/2023.

"Menyatakan Pasal 169 huruf n Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," bunyi petitum permohonan tersebut.

(Angkasa Yudhistira)