Mahfud menambahkan, saat ini pemerintah sedang menyiapkan satu langkah yang konkret tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Setidaknya akan mengikis proses tawar-menawar secara lisan atau tatap muka.
"Sehingga enggak ada lagi tawar menawar, apa lewat lisan, apa lewat. Di situ kalau mau proyek dengan Indonesia, ini pedomannya, siapa yang menang, ambil. Itu SPBE terutama untuk APBN. Dan dari SPBE itu, semua akan terkontrol setiap hari oleh pemerinrah pusat. Apa yang terjadi di daerah maupun di masing- masing kementerian lembaga," ujarnya.
BACA JUGA:IPK Anjlok, DPR: Pemberantasan Korupsi di Negara Kita Memang Belum Sempurna
Berdasarkan hasil pengukuran Transparency Internasional, IPK Indonesia tahun 2022 turun drastis. Indonesia meraih skor 34/100 atau turun empat poin dari tahun 2021 dengan skor 38/100.
(Arief Setyadi )