Kisah Ujung Tombak Diplomasi Indonesia Sebelum Pertempuran 10 November di Surabaya

LAHIR di Magetan pada 9 Juli 1895 di tengah keluarga yang lumayan berkecukupan, Raden Mas Tumenggung Ario Soerjo tumbuh dengan kecukupan pendidikan pula, berkat ayahnya, Raden Mas Wiryosumarto yang bekerja sebagai Ajun Jaksa di Magetan, Jawa Timur. Tapi malangnya, Soerjo justru mengakhiri hidupnya dengan tragis pada 10 September 1948.

Sejak kecil, sosok yang selalu dikenal dengan sebutan Gubernur Soerjo itu berkesempatan mengenyam pendidikan Tweede Inlandsche School di Magetan, Hollandsch Inlandsche School (HIS), serta Opleidings School Voor Inlandsche Ambteraar (OSVIA).

Watak berani dan jiwa pemimpin juga tumbuh, seiring Soerjo yang merantay ke Madiun bersama pamannya, Raden Ronggo Kusnodiningrat. Selepas lulus dari OSVIA pada 1918, Soerjo menjajaki dunia kerja sebagai Gediplomeerd Asisstandlansche Bestuur Ambtenaar di Ngawi. Soerjo juga sempat jadi Wedana di Ngawi setahun setelahnya.

Pendidikan polisi juga sempat didapatnya di Veld Politie School di Sukabumi, Jawa Barat. Soerjo juga menyambung keturunannya berssama Raden Ajoe Siti Moettopeni yang melahirkan buah hatinya, Raden Adjeng Siti Soeprapti.

Singkat cerita, pada 1938, Soerjo sudah memegang jabatan Bupati Magetan hingga Belanda menyerah pada Jepang. Sempat terjadi insiden adu gertak antara seorang perwira Dai Nippon dengan Soerjo kala Jepang masuk ke Magetan.

Beruntung, insiden itu tak menyebabkan Soerjo kehilangan nyawa. Malah beberapa hari setelahnya, Soerjo diangkat sebagai Syuchokan atau Residen Bojonegoro. Pasca-proklamasi 17 Agustus 1945, Soerjo mendapat kehormatan menjadi Gubernur pertama Jawa Timur.

Saat sekutu mulai masuk Surabaya, Gubernur Soerjo memainkan peran penting, terutama ketika terjadi beberapa insiden antara Inggris dengan elemen militer yang dianggap pasukan sekutu sebagai “perampok”.

“Beliau ujung tombak diplomasi antara Surabaya dan Inggris. Surat-surat Inggris, tertujunya ke Gubernur Soerjo,” jelas penggiat sejarah Roode Brug Soerabaia, Ady Erlianto Setiawan kepada Okezone.

Ya, semua hal yang dikeluhkan sekutu lewat Mayjen E.C Mansergh soal tugas sekutu di Surabaya, dikirimkan pada Gubernur Soerjo, mulai dari ketika situasi kondusif hingga memanas yang di kemudian hari pecah Pertempuran 10 November 1945.

“Sebagai perwakilan resmi pemerntah, semua surat-surat resmi tentara Inggris ditujukan pada beliau. Mulai dari surat dengan awalan kata-kata sopan dengan kata ‘Mister’, hingga pakai nama langsung, ‘to: RMT Soerjo’ ketika suasana makin memanas,” tambahnya.

Seperti ketika terjadi insiden tembak-menembak pada akhir Oktober. Mansergh mengirim surat bernomor G-512-1 yang isinya mengeluhkan adanya hambatan rakyat Surabaya dalam tugas mereka mengevakuasi kaum interniran. Hari berikutnya surat lain datang yang berisi dan tuduhan bahwa Kota Surabaya dikuasai para perampok.

Mansergh sendiri mengharapkan kehadiran Gubernur Soerjo ke kantornya untuk menanggapi hal itu. Tapi Gubernur Soerjo tak sudi dan memilih mengirim surat balasan bernomor 1-KBK pada 9 November, via utusan Residen Sudirman, Roeslan Abdoelgani dan TD Kundan.

Isinya berintikan sanggahan terhadap segala tuduhan Mansergh, jawaban pengembalian truk-truk yang dirampas kepada Inggris, serta pengangkutan mayat-mayat tentara Inggris.

Ketiga utusan Gubernur Soerjo itu membawa balasan lain berupa ultimatum penyerahan senjata dengan tenggat waktu 10 November 1945. Hal ini segera dikomunikasikan ke pemerintah lewat Menteri Luar Negeri Mr. Achmad Soebardjo.

Soekarno dan Mohammad Hatta sendiri tak punya tanggapan. Perwira tinggi sekutu di Jakarta, Jenderal Philip Christison juga gagal membujuk Inggris mencabut ultimatumnya.