Mantan PM Malaysia Najib Razak Bebas dari Tuduhan Korupsi Audit Dana 1MDB

KUALA LUMPUR - Pengadilan Malaysia pada Jumat, (3/3/3023) membebaskan mantan Perdana Menteri Najib Razak dan mantan kepala eksekutif dana negara terkait skandal 1MDB dari tuduhan korupsi terkait audit pemerintah 2016 ke dalam dana tersebut, kata pengacara mereka.

Pembebasan itu terjadi di tengah pengawasan baru terhadap korupsi pemerintah dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim, yang mulai menjabat pada November tahun lalu. Anwar memerintahkan peninjauan kembali proyek-proyek pemerintahan sebelumnya dalam upaya untuk membasmi korupsi.

Najib - yang menjalani hukuman penjara 12 tahun setelah dinyatakan bersalah dalam kasus terpisah - didakwa pada 2018 karena menyalahgunakan posisinya sebagai perdana menteri untuk mengubah audit pemerintah menjadi skandal miliaran dolar di 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

Mantan kepala eksekutif 1MDB Arul Kandasamy didakwa bersekongkol dengan Najib. Arul dan Najib sama-sama mengaku tidak bersalah.

Pada Jumat, Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur memutuskan bahwa kejaksaan telah gagal mengajukan kasus terhadap mereka, kata pengacara mereka kepada wartawan.

"(Pengadilan) menemukan bahwa tidak ada unsur gratifikasi...sama sekali tidak ada unsur korupsi dalam peran Najib dalam dakwaan ini," kata pengacara Najib, Shafee Abdullah, sebagaimana dilansir Reuters.

Arul, yang hadir pada konferensi pers, mengatakan dia merasa dibenarkan oleh keputusan pengadilan, menambahkan bahwa dia "jujur dan lugas" tentang perannya di 1MDB.

Kantor Kejaksaan Agung tidak segera menanggapi permintaan komentar.

1MDB Malaysia menjadi subjek penyelidikan korupsi dan pencucian uang di setidaknya enam negara.

Diperkirakan USD4,5 miliar telah disalahgunakan dari 1MDB oleh pejabat tingkat tinggi dari dana tersebut dan rekanan mereka antara tahun 2009 dan 2014, demikian dugaan Departemen Kehakiman AS.

Najib menghadapi tiga kasus lagi terkait korupsi di 1MDB dan lembaga negara lainnya.

Dia juga telah meminta peninjauan kembali terhadap vonisnya dalam kasus terkait 1MDB, dengan pengadilan tertinggi Malaysia diperkirakan akan memutuskan permohonan tersebut bulan ini, menurut media lokal.

Politisi Malaysia lainnya yang menghadapi tuduhan korupsi termasuk wakil perdana menteri, Ahmad Zahid Hamidi, pemimpin koalisi Najib, Barisan Nasional. Zahid mengaku tidak bersalah atas 47 tuduhan korupsi dan pencucian uang.

Barisan adalah mitra kunci dalam pemerintahan Anwar, yang membutuhkan dukungannya untuk membentuk pemerintahan setelah pemilihan yang memecah belah tahun lalu.

(Rahman Asmardika)