Desak Georgia Izinkan Demonstrasi Damai, AS hingga Ukraina Beri Dukungan ke Pengunjuk Rasa

GEORGIA – Protes para pengunjuk rasa yang menggelar demonstrasi terkait undang-undang bergaya Rusia yang kontroversial, kian memanas di Georgia.

Seperti diketahui, undangundang bergaya Rusia yang kontroversial ini nantinya akan mengklasifikasikan kelompok non-pemerintah dan media sebagai "agen asing" jika mereka menerima lebih dari 20% dana mereka dari luar negeri.

Pada Rabu (8/3/2023) malam, polisi memukul mundur pengunjuk rasa yang merobohkan penghalang logam di luar parlemen. Massa diperintahkan untuk bubar dan beberapa orang terluka.

Menanggapi hal ini, dalam sebuah pernyataan, Amerika Serikat (AS) menyatakan solidaritas dengan para pengunjuk rasa dan meminta pemerintah Georgia untuk mengizinkan demonstrasi damai.

 BACA JUGA:

"Kami mendesak pemerintah Georgia untuk menghormati kebebasan berkumpul dan melakukan protes damai," kata juru bicara departemen luar negeri Ned Price kepada wartawan, dikutip BBC.

"Kami mendukung rakyat Georgia dan aspirasi yang mereka miliki,” lanjutnya.

Dukungan juga datang dari Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky. Dia memberikan dukungan sepenuhnya untuk rakyat Georgia.

Sementara itu, Presiden Georgia Salome Zourabichvili menyuarakan dukungannya kepada para pengunjuk rasa saat berbicara melalui video selama kunjungan ke New York, Amerika Serikat (AS).

"Saya di sisi Anda. Hari ini Anda mewakili Georgia yang bebas. Georgia, yang melihat masa depannya di Eropa, tidak akan membiarkan siapa pun mengambilnya masa depan ini,” ungkapnya, dikutip BBC.

Dia telah bersumpah untuk memveto undang-undang tersebut, tetapi Georgian Dream memiliki cukup suara untuk mengesampingkan hak veto presiden di parlemen. Partai tersebut telah mengajukan pendapatnya ke Dewan Eropa.

Gambar dari TV Georgia menunjukkan ratusan polisi anti huru hara di jalanan pada Rabu malam, mengenakan helm dan memegang tameng. Setidaknya satu mobil polisi telah terbalik.

Awan gas air mata naik di atas jalan-jalan di sekitar gedung parlemen saat polisi berusaha membubarkan protes.

Sebelumnya, puluhan ribu orang bergabung pada protes hari kedua.

Aksi protes itu terjadi di luar parlemen, di mana pada Selasa (7/3/2023) anggota parlemen mendukung pembacaan pertama undang-undang baru yang kontroversial, yang telah banyak dikutuk secara internasional.

(Susi Susanti)