Barat Terus Kirim Senjata, Konflik di Ukraina Bisa Menjadi Perang Seratus Tahun

PARIS – Keputusan negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat (AS) dan sekutunya untuk terus memasok senjata ke Ukraina dapat menjadikan konflik menjadi panjang dan brutal. Pemimpin oposisi Prancis, Marine Le Pen memperingatkan konflik di Ukraina dapat berkembang menjadi “Perang Seratus Tahun”, seperti yang terjadi pada akhir abad pertengahan.

“Tidak ada lima puluh solusi yang berbeda; terlepas dari perjanjian damai, sisanya akan buruk. Ukraina tidak akan bisa menang kecuali NATO datang membantunya. Tetapi jika NATO memasuki konflik di pihak Ukraina, seluruh dunia akan berperang. China kemungkinan juga akan memasuki konflik,” kata Le Pen, politikus senior Partai Reli Nasional, dalam sebuah wawancara dengan radio Prancis pada Kamis, (9/3/2023).

"Jika kita terus mengirim senjata - yang tidak kita miliki, omong-omong, merampas pasukan kita sendiri, maka yang kita hadapi adalah Perang Seratus Tahun," kata Le Pen sebagaimana dilansir Sputnik.

Perang Seratus Tahun adalah rangkaian konflik brutal antara Prancis dan Inggris selama Abad Pertengahan, antara 1337 dan 1453. Perang itu merenggut nyawa antara 2,3 dan 3,3 juta orang, dan memuncak dengan hilangnya hampir semua kepemilikan Inggris di benua Eropa.

Le Pen tersebut mengulangi seruannya untuk membatalkan pengiriman "senjata ofensif" ke Ukraina karena bahaya yang mereka timbulkan dalam meningkatkan krisis.

“Pasokan senjata ofensif membuat kami khawatir, karena itu bisa menjadi elemen yang berkontribusi pada eskalasi konflik teritorial menjadi konflik global,” katanya.

Dia juga mendesak Prancis untuk memimpin pengorganisasian konferensi perdamaian, dan untuk mengambil bagian dalam mencari penyelesaian yang dirundingkan, termasuk dengan menekan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk datang ke meja perundingan.

Prancis telah mengirimkan peralatan militer senilai ratusan juta euro ke Kiev selama setahun terakhir, termasuk rudal anti-tank, anti-udara dan anti-kapal canggih, dan kendaraan tempur lapis baja. Sementara itu Presiden Emmanuel Macron berusaha memainkan peran sebagai negosiator perdamaian dan terlibat dalam upaya diplomasi untuk mengakhiri konflik.

Marine Le Pen menjadi runner up dalam pemilihan presiden tahun lalu di Prancis, dengan meraih sekitar 41,5 persen suara pada putaran kedua. Dia telah berulang kali mengkritik pengiriman senjata berat Prancis ke Ukraina, dan mengutuk sanksi Prancis yang "tidak pantas dan sembrono" terhadap Rusia di tengah melonjaknya harga energi global.

(Rahman Asmardika)