Sepenggal Kisah Sarwo Edhie Diperintah Soeharto untuk Menangkap Soebandrio

JAKARTA - Digadang-gadang sebagai penerus Soekarno, Soebandrio justru menjadi buronan kelas kakap para TNI Angkatan Darat pasca peristiwa G30SPKI.

Mengutip buku seri Tempo berjudul "Sarwo Edhie dan Misteri 1965", pada 11 Maret 1966, Soeharto memerintahkan Letnan Jenderal Sarwo Edhie Wibowo dan Mayor Jenderal Kemal Idris untuk menangkap Wakil Perdana Menteri Soebandrio, seorang tokoh PKI yang juga tangan kanan Presiden Soekarno.

Sarwo sebagai Komandan Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) dan Kemal sebagai Kepala Staf Komando Cadangan Strategis (Kostrad) mengirim sebuah pasukan tanpa tanda pengenal ke Istana Merdeka untuk menyergap Soebandrio seusai sidang kabinet.

Rencana itu rupanya tercium pihak Istana. Cakrabirawa segera mengungsikan Soebandrio dan Presiden Soekarno ke Istana Bogor. Malamnya, tiga jenderal menyusul ke sana: Pangdam Jaya Brigjen Amir Machmud, Brigjen M. Yusuf, dan Brigjen Basuki Rachmat.

Diketahui juga pada saat itulah Soekarno menandatangani Surat Perintah Sebelas Maret, yang secara de facto menyerahkan kendali pemerintahan kepada Panglima Komando Cadangan Strategis (Pangkostrad) Soeharto.

Untuk diketahui, Soebandrio adalah seorang politisi ulung karena memegang tiga jabatan strategis sekaligus pada masa orde lama. Dalam Kabinet Dwikora, dia menjabat Wakil Perdana Menteri III lalu merangkap Menteri Luar Negeri dan Kepala Badan Pusat Intelijen (BPI).

Sebagian besar kalangan Angkatan Darat termasuk Jenderal Sarwo menilai Soebandrio berafiliasi dengan PKI karena lewat sejumlah pidatonya Soebandrio menolak keterlibatan PKI di dalam peristiwa G30S.

Soebandrio akhirnya divonis mati pada 1967, tetapi berubah menjadi vonis seumur hidup berkat Ratu Elizabeth yang mengintervensi proses hukumnya. Proses hukum terhadap Soebandrio digelar dalam Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilub) pasca dirinya ditangkap TNI AD.

(Khafid Mardiyansyah)