JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono yang akrab disapa Pak Bas tiba-tiba menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (25/5/2023) pagi. Ia datang sekira pukul 08.30 WIB dengan didampingi jajaran pejabat Kementerian PUPR.
Kedatangan Pak Bas tersebut untuk memenuhi undangan KPK terkait pembekalan antikorupsi untuk jajaran Kementerian PUPR. Sebelum Kementerian PUPR, KPK sudah memberikan pembekalan antikorupsi terhadap jajaran Kementerian ATR/BPN, pekan lalu.
"Sementara kali ini pembekalan antikorupsi akan diberikan kepada jajaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bertempat di Gedung Merah Putih KPK," kata Juru Bicara bidang Pencegahan KPK, Ipi Maryati melalui pesan singkatnya, Kamis (25/5/2023).
Selain Basuki, Ipi mengaku mendapat informasi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenhub, Mohammad Zainal Fatah, Inspektur Jenderal T Iskandar, dan jajaran eselon satu lainnya meliputi enam Direktur Jenderal dan dua Kepala Badan beserta pasangan masing-masing telah hadir secara langsung.
"Pembekalan antikorupsi akan disampaikan langsung oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata bersama jajaran pada Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK," sambung Ipi.
Dalam upaya pencegahan korupsi, ia menjelaskan, Kementerian PUPR dan KPK telah bekerja sama terkait sejumlah program dan kajian. Salah satunya, kajian terkait infrastruktur. Kajian KPK tahun 2017 ini memetakan beberapa tipologi praktik korupsi yang terjadi terkait infrastruktur jalan, yakni perbuatan curang oleh pemborong, pengawas, penerima pekerjaan, dan praktik ijon pekerjaan.
"KPK juga mendapati praktik korupsi bahkan dimulai dari proses perencanaan, penganggaran, sampai dengan pengawasan. Dengan modus korupsi paling banyak adalah suap dan penyalahgunaan kewenangan," beber Ipi.