Temui Ratusan Massa PBB, Bobby Nasution Didaulat Jadi Bapak Toleransi

PBB menolak keras dilakukannya penutupan tempat beribadah, PBB berharap agar pemerintah dapat menjadi fasilitator atas kasus jemaat Gereja Elim Kristen Indonesia (GEKI) di Medan Marelan.

“Pemerintah harus bisa menjalankan makna Pasal 29 ayat 2 UUD 1945 bahwa negara menjamin penduduknya untuk beragama dan beribadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing,” tegas Dolly.

Menanggapi tuntutan ini, Bobby Nasution menyampaikan ucapan terima kasih kepada massa PBB yang telah menyampaikan tuntutannya dengan tertib dan damai. Selanjutnya, orang nomor satu di Pemko Medan ini menyatakan setuju dengan keenam butir tuntutan yang disampaikan.

Dari awal, ungkapnya, ia telah menyampaikan mengapa sebelum dijadikan jemaat GEKI sebagai tempat beribadah, tidak ada yang protes padahal dijadikan tempat yang ‘aneh-aneh’.

“Tapi begitu dijadikan jemaat GEKI tempat beribadah, mengapa marah.Teman-teman boleh mengecek pernyataan yang saya sampaikan ini di media sosial Desember 2022. Artinya, bukan karena kasus ini viral, baru Wali Kota bertindak,” ungkap Bobby Nasution didampingi Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Josua Tampubolon.

Dijelaskan Bobby, Pemko Medan telah menjadi fasilitator dalam persoalan jemaat GEKI. Di akhir 2022, Pemko Medan bersama Forum Kerukunan Umat beragama (FKUB) dan Kementrian Agama (Kemenag) Kota Medan telah memberikan 3 tempat alternatif yang dapat digunakan jemaat GEKI beribadah sebelum izin sementara beribadah di Suzuya Marelan keluar.