Partai Perindo Minta Anggaran Kawasan Perbatasan Rp7,7 Triliun Jangan Sampai Hanya Mengendap di Bank

JAKARTA - Pemerintah menganggarkan Rp7,7 triliun untuk pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan negara.

Hal tersebut merupakan upaya nyata pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dalam pemerataan pembangunan di Indonesia.

Merespons hal tersebut, Ketua Bidang Sosial dan Kesejahteraan Rakyat DPP Partai Perindo Yerry Tawalujan mengapresiasi langkah pemerintah tersebut. Anggaran Rp7,7 triliun itu, nantinya tersebar di kementerian, lembaga dan pemerintah daerah.

"Kami mengapresiasi niat luhur Presiden Jokowi yang ingin pemerataan pembangunan sampai ke desa dan daerah perbatasan, sehingga bukan hanya di kota dan daerah yang padat penduduk saja yang merasakan manfaat pembangunan, tapi sampai ke pelosok perbatasan dan daerah tertinggal," kata Yerry, Sabtu (17/6/2023).

Untuk kelancaran program tersebut, Yerry Tawalujan putra asli Minahasa --yang merupakan bacaleg DPR RI dari Partai Perindo Dapil Sulawesi Utara itu-- meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut mengawasi penggunaan dana triliunan tersebut.