Ganjar Pranowo Minta Perangkat Desa Fokus Turunkan Angka Kemiskinan dan Stunting

Ganjar menilai, banyak model penggunaan anggaran yang bisa terapkan, salah satunya model padat karya, terutama dengan mempekerjakan keluarga miskin.

"Kemudian cara mengerjakannya juga bagus karena beberapa desa menggunakan anggaran ini dieksekusi dengan model padat karya sehingga banyak orang bekerja. Apalagi jika keluarga miskin keluarganya ikut bekerja sehingga pendapatannya meningkat itu bisa menjadi salah satu indikator yang bisa digunakan untuk mengurangi kemiskinan," papar Ganjar.

Dengan dilantiknya kepengurusan PPDI masa bhakti 2023-2028 Ganjar berharap PPDI segera merancang program agar bisa diimplementasikan sesegera mungkin.

"Harapannya pengurus PPDI segera membuat program, terutama prioritas yang tadi saya tekankan, kemiskinan dan stunting. Kemudian digitalisasi desa segera dilakukan agar layanan masyarakat lebih baik," ucap Ganjar.

 BACA JUGA:

Sementara itu, Ketum PPDI Pusat Moh Tahril mengungkapkan peringatan hari lahir dan pelantikan pengurus masa bhakti 2023-2028 ini dapat menjadi momentum percepatan arah pembangunan nasional yang dimulai dari level desa.

"Dengan keberadaan PPDI, semoga arah perjuangan PPDI untuk kesejahteraan masyarakat dan anggota juga bisa memberikan warna pembangunan nasional secara umum, khususnya 85 persen yang ada di desa bisa terwujud," kata Tahril.

 BACA JUGA:

Untuk itu Tahril menghimbau kepada seluruh perangkat desa untuk bekerja secara optimal, profesional dan jujur agar seluruh bantuan dapat tersalurkan dengan tepat sasaran.

"Layani masyarakat desa dengan baik dan santun sehingga masyarakat bisa tefasilitasi secara optimal kebutuhannya terutama untuk layanan kepengurusan yang paling krusial," lanjutnya.

Sementara, Bupati Kabupaten Wonosobo Afif Nurhidayat menyampaikan tantangan yang dihadapi Jawa Tengah khususnya Kabupaten Wonosobo untuk menjawab persoalan kemiskinan, open defecation free (ODF) dan stunting yang terjadi.

Sehingga dibutuhkan keterlibatan dan kekompakkan dari seluruh perangkat desa dalam menyelsaikan persoalan tersebut.

"Tantangan terbesar kita di depan adalah menyangkut kemiskinan ekstrem, stunting dan ODF. Perangkat desa tentu menjadi ujung tombak berbagai penanganan yang ada di daerah," ungkap Afif.

Afif berharap PPDI harus menunjukkan eksistensinya untuk melayani masyarakat secara optimal guna mempercepat realisasi yang ditargetkan Gubernur Jawa Tengah, yakni ODF pada bulan September 2023 dan 'zero' kemiskinan ekstrem 2024.

"Kita harus menyatukan visi dan pandangan agar kegiatan ini jadi momentum untuk bangkit agar tahun ini. PPDI harus bisa menujukkan kinerja yang semakin baik dari tahun ke tahun karena tahun ini adalah tahun percepatan penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting kita harus gercep dan gaspol, dengan kekuatan yang ada saya yakin kita bisa menyelsaikannya secara optimal," jawab Afif.

(Fakhrizal Fakhri )