BNPB: 1.038 Jiwa Mengungsi Akibat Banjir Lahar Dingin Gunung Semeru di Lumajang

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan sebanyak 1.038 jiwa mengungsi akibat banjir lahar dingin Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang Jawa Timur (Jatim). Kejadian banjir lahar dingin Gunung Semeru ini terjadi pada Jumat 7 Juli 2023.

“Paling banyak berdampak pada masyarakat itu adalah banjir lahar dingin nya. Ada 1.038 jiwa yang saat ini mengungsi,” ungkap Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari pada Disaster Briefing, Senin (10/7/2023).

Aam sapaan akrab Abdul Muhari mengatakan, dari total 1.038 jiwa yang mengungsi itu, terdapat 15 KK yang masih tinggal di zona merah potensi banjir lahar dingin Gunung Semeru. Padahal, seharusnya 15 KK ini sudah menempati rumah relokasi.

“Dan ada satu hal mungkin yang menjadi perhatian kita juga, dari 1.038 ini ternyata ada 15 KK yang seharusnya mereka sudah dapat rumah relokasi karena terdampak awan panas guguran di tahun 2021 lalu tetapi masih memilih untuk tinggal di tempat yang lama yang sebenarnya itu adalah kawasan yang sangat, yang sudah jadi zona merah dan sudah pasti akan terdampak lahar dingin kalau hujan tinggi. Dan itu adalah yang berada di pinggiran sungai,” ungkap Aam.

“Kunci rumah yang dibangunkan untuk mereka untuk produksi sudah sudah di tangan mereka sudah di tangan. Jadi memang yang perlu kita sampaikan adalah bencana itu pasti berulang kalau kita tetap pada lokasi yang sama yang pernah terdampak oleh bencana sebelumnya, pasti kita akan terdampak lagi oleh bencana di masa depan, itu kalau intensitas bencananya sama,” tambahnya.

Sementara itu, Aam mengatakan, bahwa BNPB akan memberikan dukungan untuk pembangunan kembali 5 jembatan yang hancur akibat banjir lahar dingin Gunung Semeru.

“Dukungan BNPB memang cukup signifikan ada 5 jembatan yang hancur akibat lahar dingin, kita lihat jembatan penyeberangan, manusia, motor, dan ada jalur piket Nol Kilometer 59 yang sempat putus akibat longsor itu sudah bisa diakses kembali,” tuturnya.

“BNPB sudah berdiskusi dengan pemerintah daerah, jadi kita sudah membagi-bagi bahaya untuk percepatan recovery-nya, mana yang jadi bagian pemerintah provinsi, mana yang jadi bagiannya Kementerian PUPR, mana yang akan dikerjakan oleh BNPB,” pungkasnya.

(Awaludin)