Undangan Afrika Selatan kepada Putin, yang dikeluarkan sebelum ICC menuduhnya melakukan kejahatan perang di Ukraina, telah menimbulkan kontroversi baik secara nasional maupun internasional.
Itu kemudian dilihat sebagai langkah pemerintah untuk menyimpang dari jalan tengah yang ingin mereka tempuh, bersama negara-negara Afrika lainnya, dalam konflik antara Rusia dan Ukraina.
Tetapi pemerintahan Presiden Cyril Ramaphosa menjadi panik ketika tekanan untuk menangkap Presiden Putin meningkat.
Partai oposisi terbesar, Aliansi Demokratik, pergi ke pengadilan untuk mencoba memaksa pihak berwenang untuk menangkap Putin, seandainya dia menginjakkan kaki di negara itu. Kelompok hak asasi manusia global Amnesty International juga menjadi bagian dari tantangan tersebut.
Dokumen pengadilan mengungkapkan bahwa Ramaphosa dengan tegas menentang tindakan semacam itu, menyatakan bahwa keamanan nasional dipertaruhkan.
"Rusia telah memperjelas bahwa menangkap presidennya yang sedang menjabat akan menjadi pernyataan perang. Tidak sesuai dengan konstitusi kita untuk mengambil risiko terlibat perang dengan Rusia," katanya dalam pernyataan tertulis sebagaimana dilansir BBC.
Peskov membantah Moskow telah mengatakan kepada Afrika Selatan bahwa menangkap presidennya akan berarti tindakan perang, tetapi mengatakan itu "jelas bagi semua orang apa arti pelanggaran (semacam itu) terhadap kepala negara Rusia".