Dirinya pun sempat membandingkan kota-kota lain yang legislatifnya diberikan akses seluas-luasnya dalam melakukan pengawasan. Padahal keluhan ini sering kali disampaikan setiap agenda rapat paripurna bersama Pemprov DKI.
"Setiap saat kami di Komisi A selalu meminta kepada Bapenda maupun Diskominfotik, untuk bisa memberikan akses ini dan mereka sudah menjanjikan. Tapi sampai tidak pernah direalisasikan," katanya.
E-budgeting sendiri menampilkan semua perancanaan anggaran Pemprov DKI Jakarta melalui website, yang sebelumnya telah diinput secara manual. Saat ini E-budgeting tidak bisa diakses secara terbuka, sebab telah telah dilengkapi username dan pasword untuk masuk ke dalamnya.
(Angkasa Yudhistira)