Tak Peduli Protes Massal, Israel Loloskan UU Reformasi Peradilan

ISRAEL - Anggota parlemen Israel telah mengesahkan undang-undang yang sangat kontroversial meskipun ada protes massal yang bertujuan untuk menggagalkannya.

Undang-undang tersebut menghilangkan kekuasaan Mahkamah Agung untuk membatalkan tindakan pemerintah yang dianggapnya tidak masuk akal.

Ini adalah yang pertama disetujui dalam serangkaian reformasi yang diperebutkan dengan sengit yang bertujuan untuk mengekang kekuasaan pengadilan.

Seperti diketahui, reformasi yang direncanakan ini telah memicu beberapa protes terbesar dalam sejarah Israel. Para demonstran memperingatkan bahwa reformasi ini membahayakan Israel sebagai negara demokrasi.

Pemerintah berargumen bahwa langkah-langkah itu diperlukan untuk memperbaiki ketidakseimbangan kekuasaan yang membuat pengadilan semakin campur tangan dalam keputusan politik dalam beberapa dekade terakhir.

Apa yang disebut RUU "kewajaran" disetujui oleh 64 suara berbanding 0, setelah oposisi memboikot pemungutan suara terakhir.

Dalam sambutannya kepada Knesset (parlemen), pemimpin oposisi Yair Lapid menyebut langkah itu sebagai pengambilalihan oleh minoritas ekstrim atas mayoritas Israel.

Tetapi Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu bersikeras pengadilan akan tetap independen. Dia mengatakan RUU itu diperlukan agar pemerintah menjalankan kebijakan sejalan dengan keputusan mayoritas warga negara.

Pemungutan suara itu membawa kekacauan selama berbulan-bulan, dengan presiden Israel memperingatkan para pemimpin politik pada Senin (24/7/2023) bahwa negara itu "dalam keadaan darurat nasional".

Pada Senin (24/7/2023) pagi, pengunjuk rasa yang memblokir jalan raya di luar Knesset disemprot dengan meriam air dan ditarik dari jalan oleh polisi di tengah hiruk pikuk suara drum, peluit, dan klakson udara.

Media lokal mengatakan seorang pengunjuk rasa terluka, dan enam orang ditangkap. Pengunjuk rasa lainnya mengepung mobil polisi sambil meneriakkan "malu" pada petugas.

Seorang demonstran yang berbaring di jalan mengatakan kepada BBC bahwa dia menentang "kediktatoran", menambahkan bahwa kakeknya adalah seorang pemecah kode masa perang melawan Nazi di Bletchley Park yang terkenal di Inggris.

"Kami tidak akan pernah menyerah,” terang demonstran saat ditanya berapa lama dia akan bertahan.

Demonstran lainnya, Reut Yifat Uziel, putri seorang pasukan terjun payung yang digambarkan dalam foto ikonik Israel tentang perebutan Tembok Barat dalam perang Timur Tengah 1967, mengatakan dia mengkhawatirkan masa depan anak-anaknya.

"Netanyahu menculik negara dan saya khawatir itu akan menjadi teokrasi," katanya.

Para pengunjuk rasa - puluhan ribu di antaranya berbaris sekitar 45 mil (70 km) dari Tel Aviv ke Yerusalem pada akhir pekan lalu - mendirikan kemah di taman antara Knesset dan Mahkamah Agung, yang terletak hampir bersebelahan.

Sementara itu, Netanyahu diketahui berada di parlemen untuk jam pemungutan suara setelah keluar dari rumah sakit setelah operasi alat pacu jantung yang tidak terjadwal pada Sabtu (22/7/2023).

Reformasi kontroversial telah mempolarisasi Israel, memicu salah satu krisis domestik paling serius dalam sejarah negara itu.

Ratusan ribu demonstran turun ke jalan setiap minggu sejak awal tahun sebagai protes atas apa yang mereka katakan sebagai serangan terhadap demokrasi. Pemerintah mengatakan reformasi berfungsi untuk memperkuat demokrasi, dengan alasan Mahkamah Agung telah memperoleh terlalu banyak kekuasaan atas politik dalam beberapa dekade terakhir.

Polemik semakin dalam ketika ribuan anggota pasukan militer cadangan, termasuk pilot di angkatan udara yang penting untuk kemampuan ofensif dan defensif Israel, telah bersumpah untuk tidak menjadi sukarelawan. Perbedaan pendapat yang belum pernah terjadi sebelumnya seperti itu telah menimbulkan kekhawatiran atas dampak potensial terhadap kesiapan militer Israel.

Mantan kepala dinas keamanan Israel, hakim agung, dan tokoh hukum dan bisnis terkemuka juga vokal menentang reformasi pemerintah.

Langkah-langkah tersebut juga dikritik oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden, yang dalam komentarnya yang paling eksplisit menyerukan agar reformasi yang "memecah belah" ditunda.

(Susi Susanti)