Sementara itu Wakil Gubernur Kalteng H. Edy Pratowo menyebut bahwa permasalahan di sektor pendidikan selalu ada hampir di seluruh daerah di Indonesia, karena merupakan hal yang sangat kompleks dan komprehensif.
“Masalah anggaran pendidikan, ketersediaan tenaga pendidik, peningkatan kualitas sumber daya pendidik, sarana prasarana hingga infrastruktur pendidikan adalah satu kesatuan yang saling berkaitan,” ungkap Eddy.
Dengan keterbatasan dari pemerintah untuk memenuhi itu semua, lanjutnya, perlu koordinasi dan komunikasi yang baik dan intens antar stakeholders termasuk penyelenggara pendidikan itu sendiri.
Ia juga menyebut bahwa anggaran untuk sektor pendidikan di Kalteng pada 2023 ini menduduki urutan ke-2 setelah PUPR.
“Pada Tahun Anggaran 2023 ini, anggaran bidang pendidikan di Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebesar Rp1,258 triliun lebih, urutan kedua terbesar setelah Dinas PUPR. Secara keseluruhan, dana pendidikan yang disalurkan ke sekolah-sekolah (SMA, SMK dan SLB) adalah Rp406,397 miliar lebih,” ujarnya.
Senada dengan Wagub, Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran tidak menampik bahwa baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah masih belum bisa maksimal dalam pemenuhan kebutuhan di sektor pendidikan, disebabkan keterbatasan anggaran.