Soroti Bencana Kelaparan di Papua, DPR: Solusi Harus Dihadirkan secara Terpadu

JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti bencana kelaparan di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, buntut kekeringan yang melanda wilayah tersebut. Puan menekankan tentang pentingnya agar Pemerintah menyiapkan solusi jangka panjang untuk mengatasi peristiwa yang terjadi hampir setiap tahunnya itu.

“Miris sekali karena di balik pesatnya perkembangan zaman di kota-kota besar, masih ada saudara kita di Papua yang mengalami kelaparan. Bencana kelaparan ini milik kita bersama,” kata Puan, Rabu (2/8/2023).

Puan mengajak semua pihak agar tidak boleh melupakan saudara sesama bangsa di Papua. Sehingga, gotong royong dari seluruh pihak diperlukan untuk membantu korban yang saat ini menghadapi bencana kelaparan dampak dari cuaca ekstrem.

Dalam kaitan ini, Puan juga meminta Pemerintah melakukan langkah terpadu dalam menghadapi bencana kelaparan yang rutin terjadi di wilayah itu. Apalagi ini bukan bencana kelaparan pertama di Papua di mana pada tahun 1982, ratusan warga Jayawijaya, Kabupaten Puncak Jaya, juga mengalami hal yang sama.

Lalu pada 1984 dan 1986, kelaparan kembali berulang dengan jumlah kematian yang juga tak sedikit. Selain kejadian di tahun 2023, bencana terkini terjadi pada 2022, saat empat orang di Lanny Jaya meninggal akibat kelaparan. Di Kabupaten Puncak sendiri, bencana kelaparan hampir setiap tahunnya terjadi.

“Penyelesaian persoalan kelaparan di daerah pegunungan di Papua ini harus dilakukan secara komprehensif. Tidak cukup hanya dengan sekadar memberi bantuan, tapi juga antisipasi agar ke depannya bencana kelaparan bisa dihindari. Solusi harus dihadirkan secara terpadu,” ujarnya.

Selain bantuan dari Pemerintah Daerah (Pemda), bantuan juga sudah dikirimkan oleh Pemerintah Pusat. BNPB telah mengirimkan beras sebanyak 50 ton, motor trail 3, makanan siap saji 3 ribu paket, hingga tenda, matras, selimut, dan kasur lipat untuk warga yang mengungsi.

Sementara itu Kemensos mengirimkan 17,1 ton bantuan logistik untuk masyarakat terdampak kekeringan di Distrik Agandugume dan Lambewi, termasuk paket makanan siap saji dan makanan anak. Puan mengingatkan agar seluruh bantuan dapat diterima masyarakat terdampak.

“Tapi persoalannya sekarang yang ada kan medan dan kondisi keamanan di sana menyebabkan sulitnya distribusi bantuan. Maka harus ada intervensi khusus sehingga masyarakat segera mendapat bantuan,” tuturnya.

Penyelesaian bencana kelaparan di Papua secara terpadu juga diperlukan mengingat medan geografis yang sulit menyebabkan bantuan susah sampai. Akses yang paling mudah dan cepat adalah dengan menggunakan pesawat.

Meski begitu, tak banyak maskapai berani untuk turun di Kabupaten Puncak karena daerah tersebut rawan dengan aksi kekerasan dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Apalagi dengan adanya penyanderaan pilot Susi Air oleh KKB sehingga membuat maskapai takut menuju ke distrik terdampak. Belum lagi dengan kejadian penembakan pesawat yang belakangan ini terjadi.

“Memang kondisinya cukup complicated. Karena ada masalah kesehatan di sana yang harus segera ditangani. Ditambah persoalan keamanan yang ke semua itu pada akhirnya berdampak ke masalah sosial,” papar Puan.

Mantan Menko PMK itu pun mendukung upaya pengamanan dari TNI/Polri dalam penyaluran bantuan ke warga Papua Tengah sebab BNPB melaporkan adanya gangguan keamanan dari Organisasi Papua Merdeka (OPM) saat tim menuju lokasi pengungsian warga untuk memberi bantuan. Puan menyebut, dukungan dari TNI/Polri bisa membantu penyaluran logistik yang tertahan.

“Sebagai pilar penjaga keamanan di Papua, TNI/Polri harus menjamin keamanan saat pasokan bantuan tiba di Papua. Upayakan agar bantuan untuk warga segera sampai dan antisipasi adanya masalah saat proses pendistribusiannya, serta pastikan masyarakat aman saat menerima bantuan,” paparnya

Berdasarkan laporan, terdapat 6 warga di Distrik Agandugume dan Distrik Lambewi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, meninggal dunia di tengah kemarau panjang tahun ini. 5 korban meninggal merupakan orang dewasa dan 1 orang lainnya bayi berusia 6 bulan.

Belum dipastikan apakah 6 warga tersebut meninggal akibat kelaparan sebab ada indikasi diare dan cuaca dingin ekstrem menjadi penyebab kematian mereka. Kekeringan di Kabupaten Puncak diketahui juga menyebabkan warga kesulitan air bersih. Pemerintah tengah melakukan investigasi untuk mengenai penyebab pasti kematian 6 warga itu.

Puan mendukung upaya Pemerintah yang saat ini tengah bekerja secara masif untuk mengatasi bencana kekeringan dan kelaparan di Papua Tengah. Pemerintah telah menetapkan menambah masa tanggap darurat bencana kekeringan di Papua Tengah menjadi dua minggu.

Dengan berbagai persoalan yang ada, Puan mendorong Pemerintah menangani bencana kelaparan di wilayah Papua dengan menyasar ke akar persoalan. Ia berharap, ada solusi berkelanjutan terhadap bencana kelaparan tersebut.

“Ini pekerjaan rumah yang sangat besar. Pemerintah dengan dukungan seluruh elemen bangsa harus bisa mengatasi persoalan kelaparan di Papua ini. Tentunya DPR akan memberi dukungan lewat fungsi dan kewenangan kami,” ucap Puan.

Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan atau Prevalence of Undernourishment (PoU) masyarakat Papua cukup mengkhawatirkan. Pada Pada 2022, persentase PoU di Papua mencapai 36,18 persen. Angka itu merupakan yang tertinggi di Indonesia.

Artinya, hampir setengah dari populasi warga di Papua tak cukup makan untuk penopang kebutuhan energinya. Jumlah ini jauh lebih tinggi dari rata-rata nasional pada angka 10,21 persen. Untuk itu, Puan mengajak seluruh stakeholder bergotong royong untuk mengatasi persoalan kelaparan di Papua.

“Mari kita bergotong royong untuk memberikan dukungan dan bantuan kepada saudara-saudara kita yang menghadapi bencana kelaparan di Papua,” tutur cucu Bung Karno tersebut.

Lebih lanjut, Puan mengapresiasi langkah Pemerintah yang sedang menjalankan proyek food estate besar-besaran di Papua. Proyek dengan nama Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) itu mencakup hampir dua juta hektare lahan di Merauke, yang berada di selatan Papua.

Saat diluncurkan pada 2010 di bawah pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), proyek ini terfokus pada perkebunan tanaman energi, yakni kelapa sawit. Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, proyek itu juga meliputi perkebunan jagung yang merupakan salah satu makanan pokok warga Papua.

"Semoga proyek ini bisa menjadi solusi berkelanjutan terhadap bencana kelaparan di Papua. Kami di DPR akan mengawasi penerapannya di lapangan, agar masyarakat di Papua dapat merasakan manfaatnya," pungkasnya.

(Fakhrizal Fakhri )