MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA- Kasus Mayor Dedi Hasibuan yang membawa rombongan TNI ke Polrestabes Medan dilimpahkan ke Puspom TNI Angkatan Darat.
"Permasalahan ini akan kita limpahkan kepada TNI Angkatan Darat dan permasalahan ini akan kita limpahkan ke Puspomad," kata Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI Marsda Agung Handoko, di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (10/8/2023).
Pelimpahan tersebut kata dia dilakukan setelah Puspom TNI melakukan klarifikasi kepada Mayor Dedi terkait tindakannya. Setelah ini, kata Agung, proses pembinaan akan dilakukan oleh TNI AD.
"Jadi karena secara organisasi, secara struktur sebenarnya panglima ini kan pengguna kekuatan, proses pembinaan ada di Angkatan,”ujarnya.
“Nanti untuk selanjutnya permasalahan ini akan kita limpahkan kepada TNI angkatan darat. Dan permasalahannya akan kita limpahkan ke Puspomad," tambah Agung.
Agung mengatakan, tindakan Mayor Dedi Hasibuan mendatangi Polrestabes Medan bersama prajuritnya, dapat diduga sebagai upaya menghalangi proses hukum kepada ARH, yang merupakan kerabat Mayor Dedi.
Terlebih, kata Agung, Mayor Dedi datang ke Polrestabes Medan dengan menggunakan seragam lengkap di hari libur.
"Dan di situlah yang sempat viral di media sosial. Dari kejadian tersebut, kami dari hasil penyelidikan dapat menyimpulkan bahwa kedatangan DFH bersama rekan-rekannya di kantor Polrestabes Medan dengan berpakaian dinas loreng pada hari libur, hari Sabtu," ujarnya.
"Dapat diduga atau dikonotasikan merupakan upaya show of force kepada penyidik Polrestabes Medan, untuk berupaya memengaruhi proses hukum yang sedang berjalan," lanjut Agung.
Tindakan show of force itu, kata Agung, diperkuat dengan video yang beredar, bahwa tidak semua personel fokus mendengarkan diskusi yang berlangsung antara Mayor Dedi dengan pihak Polrestabes Medan.
"Ini bisa dilihat dari video yang viral bahwa tidak semua personel yang ada di situ berkonsentrasi unruk mendengarkan duduk persoalan yang sedang diselesaikan," katanya.
"Tapi ada yang berlalu lalang di sekitar tempat mereka berdebat. Terkait dengan mungkin ada indikasi bahwa tindakan tersebut bisa dikatakan obstruction of justice, kami belum bisa mengarahkan," pungkasnya.
(Fahmi Firdaus )