Atasi Polusi Udara, Peran DPR Penting untuk Bantu Cari Solusi Lewat Pansus

JAKARTA - DPR RI berencana membentuk Pansus guna mencari solusi mengatasi polusi udara yang tengah menghantui masyarakat. Dengan melibatkan lintas sektor, diharapkan akan ada kebijakan lebih komprehensif dalam mengatasi persoalan polusi udara. 

“Kami mendapat beberapa saran, bahwa bagaimana kalau nanti kita mengusulkan ke pimpinan DPR untuk membuat Pansus untuk bagaimana kita sama-sama mengatasi masalah polusi udara. Bukan hanya di Jabodetabek, tetapi di seluruh Indonesia," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris.

Charles mengatakan, penyelesaian masalah polusi udara harus dimulai dari akar persoalannya. Artinya, masalah kualitas udara yang buruk harus diselesaikan dari hulu ke hilir.

"Jadi diperlukan perencanaan secara nasional yang diadakan secara bergotong royong antar lintas kementerian. Jadi melibatkan seluruh stakeholder baik dari pemerintah pusat maupun daerah," sebut Legislator dari Dapil Jakarta III ini.

“Kalau kita membuat Pansus nanti kita bisa melibatkan teman-teman lintas sektor baik dari yang berkaitan dengan transportasi, KLHK (urusan lingkungan hidup), industri dan seterusnya. Sehingga nanti rekomendasi dikeluarkan juga akan bisa diterapkan," kata Charles.

Rencana Pansus DPR dinilai akan berperan untuk membantu Pemerintah menentukan kebijakan paling efektif dalam mengatasi masalah polusi udara.

“Kalau kita lihat kualitas udara di DKI dan sekitarnya dalam dua bulan terakhir ini memang dalam kadar yang jauh dari ambang batas berdasarkan Air Quality Index. Dan saya melihat peran DPR sangat penting sekali untuk mencari solusi dari persoalan ini,” kata Pakar Kesehatan Masyarakat, Dr. Hermawan Saputra dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (28/8/2023).

Pansus sendiri merupakan gabungan dari Komisi-Komisi DPR RI yang dibentuk berdasarkan kebutuhan guna membahas masalah-masalah tertentu yang berkembang di masyarakat atau timbulnya kondisi darurat yang perlu mendapat perhatian Pemerintah.

Adapun rencana pembentukan pansus muncul karena isu polusi udara melibatkan lintas sektoral yang harus diatasi bersama secara berkesinambungan. Mengingat polusi udara terkait dengan urusan kesehatan, industri, energi, infrastruktur, dan sebagainya di mana bidang sektor-sektor tersebut tersebar di beberapa komisi atau alat kelengkapan dewan di DPR.