Menlu Joseph Wu Serukan Bersatu untuk Perdamaian Dunia dan Dukung Partisipasi Taiwan di PBB

TAIWAN – Taiwan mengatakan invasi Rusia ke Ukraina adalah pengingat betapa otoriter tidak terlalu peduli dengan kematian dan kehancuran. Perang tersebut merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia dan prinsip penyelesaian sengketa internasional secara damai sebagaimana dicantumkan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Menurut Menteri Luar Negeri (Menlu) Taiwan Jaushieh Joseph Wu, Piagam PBB ini dinilai telah membantu menjaga tatanan internasional berdasarkan aturan dan menjaga dunia yang relatif damai sejak akhir Perang Dingin (1991).

Dia menjelaskan dampak perang terhadap kemanusiaan dan ekonomi juga menunjukkan bahwa di dunia yang terglobalisasi, krisis tidak dapat diatasi dalam batasan satu negara. Oleh karena itu, mencegah ancaman serupa terhadap keamanan global yang bisa terjadi di tempat lain menjadi hal yang sangat penting.

"Taiwan, negara demokrasi yang berpenduduk lebih dari 23 juta orang, dan saya bangga mewakilinya, terus menghadapi tantangan besar yang ditimbulkan oleh Tiongkok," jelasnya, melalui siaran pers yang diterima Okezone.

Seperti diketahui, sejak pertengahan abad ke-20, Republik Rakyat Tiongkok (RRT) telah berjanji untuk mengambil alih Taiwan dan menolak untuk tidak menggunaan kekerasan, meskipun belum pernah memerintah Taiwan.

Selama beberapa dekade, masyarakat Taiwan tetap tenang dalam menjaga status quo perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan. Namun, seiring dengan semakin kuatnya kekuatan ekonomi dan militer Tiongkok, negara ini menjadi semakin agresif dalam mengerahkan kekuatan militernya untuk mengintimidasi Taiwan, sehingga mengancam cara hidup demokrasi kita. Tindakan ini termasuk mengirimkan pesawat tempur dan kapal melintasi garis tengah Selat Taiwan dan melanggar zona identifikasi pertahanan udara kami. Tiongkok juga telah mengintensifkan taktik zona abu-abu, seperti disinformasi dan pemaksaan ekonomi, dalam upaya melemahkan semangat kita untuk melawan.