Mantan Bendahara Umum Halsel Diperiksa BPKP Terkait Korupsi Masjid Raya

 

TERNATE - Mantan Kuasa Bendahara Umum Daerah Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019 Insial MS alias Marla dimintai keterangan oleh Tim Auditor Badan Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Maluku Utara.

Selain Marla, Direktur PT BUMD Isnial LS dan Direktur CV Minanga Tiga Satu Inisial KT juga ikut dimintai keterangan.

 BACA JUGA:

Ketiga orang itu dimintai keterangan dalam kasus mega Proyek Masjid Raya Halmahera Selatan. Pemeriksaan berlangsung di Kantor Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, Kamis (8/9/2023).

Menurut Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi Her Notoraharjo membenarkan perihal klarifikasi tersebut.

"Iya benar, hari ini kamis telah dilakukan klarifikasi kepada 3 orang terkait kasus pembangunan Masjid Raya Halsel," kata Kordinator Bidang Pengawasan BPKP saat dikonfirmasi, Jumat (8/9/2023).

Diketahui, Kasus Mega Proyek Masjid Raya Halsel tengah ditangani Kejaksaan Tinggi Maluku Utara. Kasus itu, sudah naik ke tahap penyidikan berdasarkan surat perintah penyidikan yang dikeluarkan Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara Nomor: 748/Q.2/Fd.1/09/2022 tanggal 27 September 2022.

Sementara, untuk anggaran Pembangunan Masjid Raya Halsel dikucurkan secara bertahap. Tahap pertama dianggarkan pada tahun 2016 dengan nilai Rp50 miliar, namun di-refocusing sehingga menjadi Rp 29 miliar, tahun 2017 dengan nilai kontrak sebesar Rp29.950.000.000 yang dikerjakan PT Bangun Utama Mandiri.

Kemudian, pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp29.895.736.354 yang juga dikerjakan PT Bangun Utama Mandiri.

Sedangkan untuk tahun anggaran 2019, dikerjakan oleh CV. Minanga Tiga Satu dengan nilai kontrak sebesar Rp 9.984.783.000.

(Nanda Aria)