Hasil Munas dan Konbes NU 2023: Pemanfaatan AI untuk Fatwa Hukumnya Haram

JAKARTA - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengeluarkan hasil pembahasan Komisi Bahtsul Masail Waqiiyah dari Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar (Munas-KonBes) NU tahun 2023.

Salah satu hasilnya yakni mengharamkan umat Islam untuk meminta fatwa kepada Artificial Intelligence (AI) atau Kecerdasan Artifisial.

"Kaitan dengan kecerdasan buatan tentang suatu hal yang dibahas mengenai bolehnya bertanya kepada AI yang dalam hal ini untuk dijadikan sebagai pedoman atau pedomani. Jadi kalau disimpulkan dilarang atau diharamkan atau tidak boleh," ujar KH Hasan Nuri Hidayatullah saat konferensi pers di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Selasa (19/9/2023).

Walaupun AI telah mempunyai kecerdasan buatan namun tetap tidak bisa melampaui kecerdasan manusia. Sehingga AI, lanjutnya, kini belum dapat dijadikan sebagai objek untuk memohon fatwa.

"Dia belum bisa dijadikan sebagai objek untuk memohon fatwa, karena unsur kebenarannya belum bisa dijamin. Kemudian, masih ada halusinasi, ketergantungan kepada informasi-informasi yang diterima oleh AI tersebut," kata Kiai Hasan.

Selain itu, AI masih banyak diproduksi oleh perusahaan digital non-Muslim. Oleh karena itu, Komisi Bahtsul Masail Waqiiyah memberikan sejumlah rekomendasi untuk PBNU yakni menciptakan kecerdasan buatan ke depan.

"Sehingga memunculkan rekomendasi yang kira-kira nanti ke depan, PBNU bisa melahirkan kecerdasan digital yang dibangun dan diisi konten-kontennya oleh orang-orang yang mempunyai otoritas dalam hal-hal yang bersifat fatwa dan lain-lain," ucapnya.

Dengan demikian, dia berharap para kaum Nahdliyin juga dapat mempunyai rujukan dalam mencari fatwa terutama dalam masalah agama.

"Insya Allah, kalau kita berharap mudah-mudahan dengan adanya AI yang dibangun oleh NU bisa isinya steril, tidak bisa bercampur dengan paham-paham yang di luar daripada Ahlus Sunah wal Jamaah," tuturnya.

Sebagai informasi, Munas Alim Ulama NU 2023 ini digelar di Asrama Haji Pondok Gede pada 18-20 September 2023. Adapun sejumlah pembahasan dilakukan mulai dari kecerdasan buatan (AI), dam haji, konsep al-i’anah ‘ala al-ma’shiyah (membantu kemaksiatan), hubungan ulama dengan umara (pemerintah), RUU Perampasan Aset, sekolah lima hari, hingga aturan turunan RUU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

(Arief Setyadi )