Sebagai ketua ASEAN, Indonesia telah mencoba, meski hanya sedikit tanda-tanda keberhasilan, untuk menjalin hubungan dengan militer Myanmar dan oposisi dengan harapan dapat memfasilitasi perundingan.
Indonesia mendukung Resolusi Majelis Umum PBB yang menyerukan "semua negara anggota PBB untuk mencegah aliran senjata ke Myanmar" setelah kudeta.
Marzuki Darusman mengatakan komisi hak asasi manusia, yang dikenal sebagai Komnas HAM, wajib melakukan penyelidikan mengingat perusahaan milik negara berada di bawah kendali dan pengawasan pemerintah.
Pelapor khusus PBB untuk Myanmar melaporkan pada Mei bahwa militer Myanmar telah mengimpor senjata dan material terkait senilai setidaknya USD1 miliar sejak kudeta, sebagian besar dari Rusia, Tiongkok, Singapura, Thailand, dan India.
(Rahman Asmardika)